[POPULER SEPEKAN] Fadli Zon Singgung Motor Trail Jokowi | Benny Wenda Dituding Dalang Kerusuhan Papua

Namun, berita yang menarik minat pembaca sejak sepekan itu adalah terkait kerusuhan Papua.

Tema yang populer dibaca antara lain tentang kritik terhadap pemerintah dalam mengatasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Ada juga berita terkait penyebutan tokoh Papua Benny Wenda, yang dituding pemerintah sebagai dalang kerusuhan di Bumi Cenderawasih tersebut.

Berikut paparannya:

1. Kritik Fadli Zon

Salah satu kritik disampaikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon. Menurut Fadli, ada yang salah dengan pendekatan yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam mengatasi konflik di Papua.

Fadli menyatakan, sejumlah pembangunan besar yang dilakukan Jokowi di Papua tidak membuat masyarakat di sana puas.

Bahkan, Fadli juga menyinggung saat Jokowi memperlihatkan pembangunan infrastruktur di Papua dengan melintasi jalan menggunakan motor trail.

"Ada yang salah dong dari strategi pendekatan kita terhadap Papua. Jadi ada pembangunan di sana, pembangunan infrastruktur, bahkan presiden pakai (motor) trail di sana, tetapi kok rakyat Papua enggak mau dengarkan Presiden? Berarti ada yang salah," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (3/9/2019).

Supaya kerusuhan tidak berlarut-larut, Fadli meminta Jokowi segera mendatangi Papua.

Fadli bahkan menyarankan Jokowi untuk berkantor sementara di Papua supaya tensi kerusuhan mereda.

2. Tudingan terhadap Benny Wenda

Pemerintah menuding Benny Wenda sebagai tokoh separatis yang mendalangi kerusuhan di Papua dan Papua Barat.

Tudingan ini bahkan disampaikan langsung oleh Istana Kepresidenan, oleh Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko.

"Ya jelas toh. Jelas Benny Wenda itu. Dia mobilisasi diplomatik, mobilisasi informasi yang missed, yang enggak benar. Itu yang dia lakukan di Australia, di Inggris," ujar Moeldoko di kantornya, Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Menurut Moeldoko, yang dilakukan Benny Wenda merupakan strategi politik. Ini menyebabkan pemerintah perlu menanganinya dengan langkah politis.

Akan tetapi, Moeldoko mengatakan, pemerintah telah menempuh berbagai langkah untuk mengatasi persoalan keamanan di Papua dan Papua Barat. Salah satu cara yang dilakukan tentunya termasuk diplomasi.

"Itulah, seperti diplomasi. Pastilah dilakukan," ujar Moeldoko lagi.

3. Menhan soal penarikan TNI/Polri

Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mempertanyakan permintaan agar personel TNI/Polri ditarik dari Papua dan Papua Barat.

Menurut Ryamizard, penarikan tak mungkin dilakukan. Sebab, personel TNI/Polri di Tanah Papua adalah untuk menjaga keamanan negara.

Ia pun berpegang pada pertanyaan presiden kelima Republik Indonesia, Megawati Soekarnoputri bahwa 'seribu kali pejabat gubernur di Papua diganti, Papua tetap di sana.

Akan tetapi, satu kali TNI dan Polri ditarik dari Tanah Papua, besok Papua merdeka.

"Ini yang jadi acuan kita, karena banyak sekali orang yang menyuruh-nyuruh tentara pulang. Ini ada apa maksudnya?," kata Ryamizard dalam rapat bersama Komisi I DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).