Gejolak Papua Diharapkan Jadi Momentum Penyadaran Bahaya Rasisme

"Hal ini harus menjadi momentum untuk menggugah kesadaran kita semua tentang bahaya rasisme. Diskriminasi terhadap ras dan etnis bukan saja salah secara moral, tetapi juga memiliki sanksi hukum yang tegas bagi para pelakunya," kata Charles kepada Kompas.com, Kamis (5/9/2019).

Charles mengatakan, perilaku diskriminasi terhadap ras dan etnis adalah sikap yang tidak dapat ditoleransi dengan alasan apa pun.

Menurut dia, tindakan cepat Polri dalam melakukan penegakan hukum terhadap pelaku rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jawa Timur patut diapresiasi.

Hal itu, menurut dia, sesuai UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis yang memberikan perlindungan kepada warga negara dari perilaku diskriminatif oleh siapa pun.

"Oleh karena itu, sudah tepat apabila Polri melakukan penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang menyebarkan kebencian terhadap masyarakat Papua di Jawa Timur beberapa saat lalu," kata Charles.

Charles juga mengatakan, negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi dan HAM seperti Indonesia wajib mengupayakan penghapusan segala bentuk diskriminasi, baik itu berdasarkan ras, suku, atau agama.

Apalagi, Indonesia adalah negara yang penduduknya sangat beragam sehingga penyebaran kebencian dan perilaku diskriminatif terhadap ras, etnis dan agama sangat membahayakan keutuhan NKRI.

Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang melakukan tindak diskriminasi maupun menyebarkan kebencian harus dilakukan secara konsisten dan tanpa pandang bulu.

"Penegakan hukum terhadap segala bentuk diskriminasi juga harus dilakukan tanpa menunggu adanya gejolak di tengah masyarakat," kata dia.

Charles berharap, pemerintah ke depan bisa menggandeng berbagai elemen masyarakat untuk terus menyosialisasikan kepada publik bahwa sikap rasisme bukan saja salah secara moral, melainkan juga mempunyai ancaman hukuman pidana yang tidak ringan.

"Bahwa tidak ada perbuatan rasis yang terlalu kecil, sehingga tidak mempunyai konsekuensi hukum atasnya," kata politikus PDI-P ini.