Setuju dengan Jokowi, PKB Nilai Partai Tak Boleh Ganggu soal Nama Menteri

Menurut Jazilul, partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) hanya bisa memberikan masukan, apabila diminta presiden.

Koalisi dan partai politik di dalamnya, menurut dia, tidak boleh mengganggu kewenangan itu.

"Jadi partai-partai koalisi boleh memberikan masukan, tapi enggak boleh mengganggu kewenangan Pak Jokowi. Itu pesannya dan PKB setuju," kata Jazilul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019).

Pernyataan ini disampaikan Jazilul terkait Presiden Joko Widodo yang menegaskan keputusan susunan Kabinet Kerja menjadi hak prerogatifnya, sehingga ia tak ingin diganggu.

Jazilul menilai, Jokowi sengaja menyampaikan hal tersebut, agar masyarakat mengetahui bahwa hanya presiden yang memiliki wewenang dalam menentukan susunan kabinet kerja jilid II.

Dengan demikian, Jokowi menyampaikan pesan itu bukan untuk partai politik tertentu, tapi sebagai edukasi untuk masyarakat dan partai politik secara umum.

"Mengedukasi publik juga kepada pengurus partai politik. Jadi presidensial itu menjadi wewenang penuh presiden dalam pembentukan kabinet," ujar dia.

Presiden Joko Widodo sebelumnya menegaskan, penyusunan kabinet adalah hak prerogatifnya sebagai presiden terpilih 2019-2024.

"Konstitusi kita mengatakan, penyusunan kabinet itu hak prerogatif presiden. Jadi jangan ada yang ikut campur," kata Jokowi saat peresmian Pembukaan Konferensi Hukum Tata Negara ke-6 Tahun 2019 di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/8/2019).

Jokowi bercerita, tiap kali pergi ke suatu tempat, ia selalu mendapat pertanyaan terkait penyusunan kabinet untuk periode kedua bersama Ma'ruf Amin.

Menanggapi hal itu, Jokowi meminta orang-orang yang bertanya untuk bersabar. Ia memastikan susunan kabinet jilid II akan diumumkan dalam waktu dekat.