Tak Akan Diutak-utik, Jokowi Segera Kirim 10 Capim KPK ke DPR

Nama itu dipastikan tidak akan diutak-utik lagi oleh Presiden Joko Widodo dan akan segera dikirim ke DPR RI untuk menjalani fit and proper test.

"Tidak ada istilah koreksi, (seleksi) sudah selesai," kata Yenti usai menyerahkan sepuluh nama ke Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Yenti mengatakan, Pansel sendiri merupakan perpanjangan tangan Presiden Jokowi.

Sejak awal, Presiden pun terus mengikuti kerja Pansel dalam melakukan proses seleksi, mulai dari seleksi administrasi, uji kompetensi, psikotest, uji publik hingga wawancara.

Dengan telah diserahkan 10 nama yang lolos seleksi ke Jokowi, maka proses seleksi dari pihak eksekutif sudah selesai.

Bahkan, menurut Yenti, Presiden pula yang meminta Pansel untuk mengumumkan 10 nama tersebut.

"Pak Jokowi juga menjaga, memberikan kepercayaan penuh kepada pansel," ucap dia.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menyerahkan 10 nama yang lolos seleksi kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mengikuti uji kepatutan dan kelayakan.

Komisi III DPR lalu akan memilih 5 nama pimpinan KPK 2019-2023.

Kendati demikian, Yenti mengaku tidak tahu kapan 10 nama itu akan diserahkan ke DPR.

"Tidak ada sinyal kapan presiden akan meneyrahkan, itu kewenangan presiden dan kami juga tidak menanyakan," ujarnya.

Berikut nama 10 capim yang lolos seleksi:

1. Alexander Marwata, Komisioner KPK

2. Firli Bahuri, Anggota Polri

3. I Nyoman Wara, Auditor BPK

4. Johanis Tanak, Jaksa

5. Lili Pintauli Siregar, Advokat

6. Luthfi Jayadi Kurnaiwan, Dosen

7. Nawawi Pomolango, Hakim

8. Nurul Ghufron, Dosen

9. Roby Arya Brata, PNS Sekretariat Kabinet

10. Sigit Danang Joyo, PNS Kementerian Keuangan

Diberitakan, desakan agar Presiden Jokowi mengevaluasi kembali 10 nama capim KPK yang diserahkan Pansel Capim KPK diutarakan oleh sejumlah aktivis antikorupsi.

Salah satunya diungkapkan Koordinator Divisi Korupsi Politik Indonesia Corruption Watch ( ICW) Donal Fariz.

"Waktu 14 hari ini mesti dipakai oleh Presiden secara maksimal, membaca, dan me-review apa yang sudah dilakukan Pansel. Dari seluruh tahapan yang dijalankan tersebut, Presiden bisa melakukan evaluasi," ujar Donal Fariz saat ditemui di lingkungan Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Senin (2/9/2019).

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus juga meminta Jokowi mendengar masukan publik agar tidak meloloskan nama-nama bermasalah ke DPR.

"Jika Jokowi masih konsisten dengan apa yang jadi penilaiannya, yakni (capim) yang cukup berintegritas, maka dia harus memastikan nama-nama yang akhirnya dibawa ke DPR bukan nama-nama yang jadi pusat kritikan publik, khususnya dari Polri dan Kejaksaan," kata dia.