Rumor Terkait Pemindahan Ibu Kota Baru dan Klarifikasi Pemerintah...

Rumor terkait perpindahan ibu kota pun beredar, mulai dari rumor soal lingkungan hidup hingga kepentingan politik di balik rencana Presiden Joko Widodo itu. 

Pemerintah, baik pihak Istana maupun menteri telah meluruskan rumor-rumor tersebut, salah satunya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro saat berkunjung ke Menara Kompas, Jakarta, Rabu (30/8/2019).

Berikut pernyataan-pernyataan pemerintah terkait isu miring perpindahan ibu kota negara ke Kaltim:

1. Protes dari organisasi internasional

Bambang mengakui, sempat ada peringatan dari organisasi dunia mengenai pemindahan ibu kota ke Kalimantan. Sebab, Pulau Kalimantan itu merupakan salah satu paru-paru dunia.

Namun, menurut Bambang, ada kesalahpahaman informasi yang diperoleh organisasi internasional mengenai lokasi yang akan dijadikan pusat pemerintahan itu. 

"Mereka kan tahunya seolah-olah kita akan membangun di hutan lindung atau membangun yang rawan karhutla. Kan tidak," kata Bambang.

Menurut dia, pemerintah justru akan merehabilitasi kawasan yang rawan kebakaran hutan dan lahan. 

Dalam membangun ibu kota baru, pemerintah akan menerapkan konsep forest city.

Mengenai Bukit Soeharto, Bambang mengatakan bahwa pemerintah sengaja memasukkan wilayah itu ke dalam area yang telah mereka patok sebagai ibu kota baru. 

Namun, Bukit Soeharto akan direhabilitasi. Pemerintah menargetkan minimal 50 persen area pusat pemerintahan akan disulap menjadi ruang terbuka hijau. 

"Kita antisipasi dengan itu supaya orang lingkungan tahu bahwa kita doing something dengan wilayah itu," kata Bambang.

2. Kaltim provinsi karhutla kedua terbesar

Salah satu alasan pemerintah memilih Kaltim sebagai lokasi ibu kota baru karena dianggap minim risiko bencana serta kebakaran hutan dan lahan.

Namun, data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sepanjang enam bulan pertama 2019 menunjukkan bahwa Kalimantan menyumbang asap kebakaran hutan sebesar 12,4 persen atau sebesar 16.892 hektar.

Luas lahan terbakar tertinggi terjadi di Kalimantan Selatan seluas 4.670 hektar. Sementara itu, Kaltim berada di urutan kedua tertinggi dengan luas hutan yang terbakar mencapai 4.430 hektar.

Melihat fakta ini, Bambang mengatakan minim karhutla bukan berarti tidak ada sama sekali. Wilayah yang memiliki lahan terbuka atau hutan pun memiliki risiko terbakar dalam kondisi tertentu.

"Kaltim kan luas, luas sekali. Ada tapi sedikitlah. Kita cari wilayah yang paling minimal karhutlanya," kata Bambang.

Bambang mengatakan, fasilitas publik yang bersisian dengan lokasi ibu kota baru cenderung aman dari karhutla.

Selama ini, kata dia, bandara yang terdampak karhutla biasanya ada di Palangkaraya dan Pontianak, tidak sampai Samarinda dan Balikpapan yang mengapit ibu kota baru.

Bukit Soeharto memang pernah terbakar suatu waktu, tetapi sudah lama sekali terjadi.

"Minimal kan bukannya tidak ada. Tapi kita cari yang risikonya seminimal mungkin," kata Bambang.

Kaltim juga tidak termasuk enam provinsi siaga karhutla per Juni 2019 menurut BNPB.

3. Tuduhan kongkalingkong dengan swasta

Setelah Jokowi mengumumkan pemindahan ibu kota baru, esok harinya langsung viral iklan satu halaman penuh full color Borneo Bay City di harian Kompas edisi Selasa (27/8/2019).

Dalam iklan tersebut, PT Agung Podomoro Land Tbk (APLN) memasarkan apartemen dengan embel-embel "investasi terbaik di ibu kota negara".

Iklan tersebut mengundang tanda tanya, apakah pengembang itu mendapat bocoran sebelumnya dari pemerimtah? Lantas muncul tudingan adanya kongkalingkong pemerintah dan swasta dalam penentuan lokasi ibu kota baru.

Bambang Brodjonegoro pun membantah hal tersebut. “Jangan nuduh kita (pemerintah) bermain dengan (pengembang) properti, sama sekali enggak,” ujar Bambang.

Bambang mengaku pernah melakukan focus group discussion dengan Real Estate Indonesia (Indonesia) terkait pemindahan ibu kota. Namun, saat itu pemerintah belum memberi tahu lokasi spesifiknya.

“Kita hanya pernah FGD dengan REI, tapi saat itu tiga lokasi yang kita diskusikan,” kata Bambang.

4. Membebani APBN

Begitu isu pemindahan ibu kota mencuat, banyak yang mempertanyakan sumber anggarannya.

Jika memakai APBN, bayangkan berapa besar yang harus dikeluarkan. Pemerintah memperkirakan alokasi anggarannya sebesar Rp 485,2 triliun.

Sementara itu, defisit keuangan negara masih membayangi. Pemerintah pun dianggap terlalu boros.

Bambang memastikan pembangunan ibu kota baru hanya sedikit sekali ditopang APBN. Skemanya dibagi-bagi dengan pendanaan melalui KPBU dan swasta.

Adapun porsinya ialah 19,2 persen atau Rp 93,5 triliun dibiayai APBN. Sementara itu, dari skema KPBU, porsinya 54,6 persen atau Rp 265,2 triliun.

Dengan kerja sama swasta, porsinya 26,2 persen atau 127,3 triliun. "Kita mau ada pemanfaatan pengelolaan barang milik negara dan daerah," kata Bambang.

Selain itu, pemerintah akan mengundang sebanyak-banyaknya investor untuk menyuntikkan uangnya ke proyek ini.

"Yang masuk investor dalam kebanyakan. Dan mungkin dari luar kita undang. Terbuka," kata Bambang.

"Tapi belum sekarang, baru kita undang tahun 2020," ucap dia. 

5. Disebut deal politik dengan Prabowo

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Edhy Prabowo membenarkan, ada lahan milik Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto di Kalimantan Timur yang masuk ke dalam wilayah ibu kota baru negara.

"Saya sudah lihat polemik tentang lahan (Prabowo di Kaltim). Memang kita (Prabowo) punya lahan (di sana). Apa gara-gara ada lahan itu jadi salah? Kan enggak juga. Saya pikir kita tidak akan pernah menanggapi itu karena lahan itu sudah ada sebelum ada rencana pemindahan ibu kota," ujar Edhy.

Kemudian, aktivis Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kalimantan Timur Pradarma Rupang mengungkap adanya deal politik di balik pemindahan ibu kota negara.

"Pemindahan ibu kota ini tidak lebih dari kompensasi politik atau bagi-bagi proyek pasca-pilpres," ujar Rupang.

Ia menyebut, sebagian besar lahan di Kabupaten Penajam Paser Utara, khususnya di Kecamatan Sepaku, dikuasai oleh PT ITCI Hutani Manunggal IKU dan ITCI Kartika Utama.

Kedua perusahaan pemegang hak penguasaan hutan (HPH) tersebut diketahui merupakan milik Prabowo dan adiknya, Hashim Djojohadikusumo sebagai komisaris utama.

Artinya, pemindahan ibu kota ke wilayah tersebut dipastikan akan memberikan keuntungan bagi Prabowo dan keluarga.

Pihak Istana pun membantah ada deal politik antara Presiden Jokowi dan lawan politiknya pada Pilpres 2019, Prabowo Subianto dalam hal pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Adita Irawati menilai, tudingan tersebut tak memiliki dasar. "Itu tuduhan yang ngawur sekali," kata Adita.

Ia mengatakan, lokasi pemilihan ibu kota baru di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur sudah melewati serangkaian kajian mendalam dari berbagai aspek oleh Bappenas dan kementerian lain.

Hal ini juga sudah disampaikan langsung oleh Presiden Jokowi.

"Lagi pula Menteri ATR/ BPN sudah menyatakan, tak ada nama Prabowo Subianto di lahan lokasi ibu kota baru," kata Adita.

Menurut Adita, memang ada kawasan hutan tanaman industri (HTI) yang bakal terkena pembangunan ibu kota baru. Namun, tidak ada nama Prabowo sebagai penerima konsesi lahan itu.

Ketika ditanya apakah ada nama adik Prabowo, yakni Hashim Djojohadikusumo, dalam lahan yang akan dibangun di ibu kota, Adita belum bisa mengonfirmasi.

"Sekarang ATR/BPN memang sedang melakukan verifikasi soal kepemilikan lahan. Tapi siapa pun nanti pemiliknya, sangat tidak berdasar tuduhan adanya deal politik seperti itu," ucap Adita.

6. Polemik regulasi pindah ibu kota

Anggota Komisi II DPR Yandri Susanto menyatakan, rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur, ilegal.

Dia mengatakan, pemindahan tidak bisa diputuskan sebelum mengajukan rancangan undang-undang.

"Selama UU belum disahkan tentang pemindahan ibu kota, pembangunan apa pun di situ ilegal," kata Yandri.

Ia menilai, yang dilakukan pemerintah saat ini cacat prosedur. Menurut dia, semestinya pemerintah mengajukan RUU sebelum membangun ibu kota yang rencananya akan dimulai tahun 2020.

Sementara itu, Bambang menyanggah anggapan pembangunan ibu kota baru ilegal karena belum ada undang-undang yang mengaturnya.

Sebab, menurut dia, sejauh ini Jokowi hanya baru mengumumkan lokasi yang paling ideal untuk pembangunan ibu kota baru.

Sementara itu, prosesnya baru akan dimulai 2020, di saat diperkirakan undang-undang tersebut sudah rampung.

Bambang memahami, pemindahan ibu kota baru memerlukan UU yang harus diajukan ke parlemen.

Oleh karena itu, pemerintah rencananya mengajukan rancangan UU tersebut sebelum akhir 2019 ke DPR.

Pemerintah juga akan membentuk badan otoritas yang nantinya tak hanya bertugas saat pembangunan dan pemindahan Ibu Kota dilakukan.

Badan ini juga akan mengurusi seluruh hal terkait, termasuk misalnya harga tanah di wilayah Ibu Kota baru.

Pembentukan badan otoritas ini juga akan menunggu UU yang sah. Setelah undang-undang rampung, baru memulai konstruksinya.

"Tunggu undang-undang dulu. Komposisi badan otorita darimana saja juga menunggu komposisi UU. Targetnya sebelum akhir tahun ini sudah diajukan," kata Bambang.