Pemerintah Didesak Tarik TNI-Polri dari Papua

Hal itu Samuel ungkapkan dalam konferensi pers di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Jumat (30/8/2019).

"Tapi terakhir tadi saya minta sama Bapak (Wiranto) bahwa pasukan itu ditarik," tutur Samuel.

Dalam konferensi pers tersebut hadir juga Menko Polhukam Wiranto, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian, tokoh Papua dan Papua Barat, yakni Laksdya TNI (Purn) Freddy Numberi, anggota DPD Papua terpilih Yorrys Raweyai, Frans Ansanai, Alfred Papare, dan Victor Abraham Abaidata.

Selain menarik aparat TNI-Polri, Samuel juga meminta pemerintah membentuk tim yang bertugas menentukan pasukan apa saja yang perlu ditarik dari Papua.

Tim itu juga perlu menentukan pasukan apa saja yang tidak boleh meninggalkan Papua untuk menjaga keamanan.

"Karena itu, Bapak Menko akan bentuk tim, pasukan mana yang kita tempatkan mana yang kita tarik," kata Samuel.

Sementara itu, Wiranto menjamin jika kondisi sudah kondusif, personel TNI-Polri akan ditarik.

Namun, lanjutnya, dialog menjadi hal yang utama guna membangun situasi di Papua dan Papua Barat cepat pulih.

"Saya jamin ditarik kalau sudah tenang dan enggak ada serangan, enggak ada gangguan keamanan. Oleh karena itu, semuanya harus kita selesaikan dengan dialog, bukan dengan demo dan merusak," ucap Wiranto.

Aksi protes atas dugaan tindak rasisme terhadap mahasiswa Papua di Jayapura berlangsung anarkistis, Kamis (29/8/2019).

Setelah sebelumnya membakar kantor Majelis Rakyat Papua, massa membakar kantor Telkom, kantor pos, dan sebuah SPBU yang berjejer di samping kantor BTN di Jalan Koti, Jayapura.

Laporan wartawan Kompas.com Dhias Suwandi di Jayapura, massa juga melempari kantor-kantor dan hotel di Jayapura. Massa mengarah ke kantor Gubernur Papua.

Aksi demo di Jayapura kali ini diikuti ratusan orang yang berkumpul dari berbagai titik, Kabupaten Jayapura, Waena, Perumnas 3, dan wilayah Kota Jayapura, serta perwakilan dari mahasiswa.