Ini Sejumlah Satker Polri yang Akan Pindah Ke Ibu Kota Baru

"Satker yang mesti pindah unsur Kapolri, Wakapolri, Inspektur Pengawas Umum (Irwasum), staf pendukung seperti SDM, sarana dan prasarana (sarpras), asisten operasi (asops) Polri," ujar Dedi di Gedung Humas Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (27/8/2019).

Sementara itu, unsur pelayanan publik lainnya menyusul pindah. Pelayanan publik yang dimaksud misalnya terkait penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Menurut Dedi, pelayanan publik masih difokuskan di Jakarta karena kasus-kasus yang cukup tinggi di sana. 

Berdasarkan data Polri, Polda Metro Jaya yang berkedudukan di Jakarta menangani 22.155 kasus sepanjang tahun 2018.

Jumlah itu menjadi ketiga yang terbanyak dibanding polda lainnya di seluruh Indonesia. Polda dengan jumlah kasus terbanyak adalah Sumatera Utara dengan total 33.471 kasus.

"Belum kasus-kasus yang ditangani Mabes Polri, masih cukup tinggi. Artinya pelayanan publik di Jakarta ini masih menjadi fokus utama," ujar Dedi. 

Maka dari itu, Dedi menegaskan bahwa pemindahan unsur pelayanan publik dilakukan bertahap agar tidak menganggu masyarakat.

Nantinya, kasus-kasus yang ditangani Mabes Polri dapat dialihkan kepada Polda Metro Jaya. Namun, hal itu dilakukan secara bertahap dan dipilah-pilah secara selektif.

Sementara itu, gedung-gedung milik Mabes Polri yang tidak terpakai juga dapat digunakan oleh Polda Metro Jaya.

"Gedung-gedung yang ada di Mabes Polri masih menjadi aset Polri. Kita tahu yang ada di PMJ masih kurang, oleh karenanya bangunan di Mabes Polri bisa dimanfaatkan oleh PMJ," tutur dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan ibu kota baru berada di Provinsi Kalimantan.

Lokasi yang dipilih adalah di sebagian Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian di Kabupaten Kutai Kertangera, Provinsi Kalimantan Timur.