Polisi Buru Pemasok Data Kependudukan yang Dijual Lewat Situs Web

Ketiganya diketahui setelah polisi menangkap salah seorang penjual berinisial C (32) di daerah Cilodong, Depok, Jawa Barat, pada 6 Agustus 2019.

"Berdasarkan keterangan tersangka (C) itu 3 orang, yang bisa kita amankan satu, kita terus akan lakukan pengembangan terhadap kasus ini," ujar Wadir Tipidsiber Bareskrim Polri Kombes Asep Safrudin saat konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Kamis (15/8/2019).

Salah satu terduga pelaku yang boron berinisial I. Mengenai dua identitas pelaku lainnya, Asep enggan mengungkapkan.

Menurut keterangan Asep, I berperan memberi data kependudukan untuk dijual oleh C.

Adapun C menyimpan jutaan data pribadi warga negara Indonesia yang terdiri dari 761.435 nomor ponsel, 129.421 kartu kredit, 1.162.864 nomor induk kependudukan (NIK), 50.854 nomor kartu keluarga (KK), dan 64.164 nomor rekening.

Berdasarkan keterangan tersangka, jutaan data kependudukan warga negara Indonesia itu tidak didapatkan dengan membobol pusat data kependudukan pada Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.

"Mereka mendapatkannya itu dari salah satu produsen juga dan itu sedang kami dalami. Namun yang jelas, mereka tidak melakukan illegal access terhadap sistem yang ada di Dukcapil," ujar Asep.

Pelaku menawarkan sejumlah paket dengan masing-masing harga berbeda. Semakin banyak data kependudukan dalam satu paket, semakin mahal harganya.

Paket ini dijual dengan harga dari Rp 350.000 hingga Rp 20 juta. Jumlah data yang ditawarkan pun bervariasi, yakni dari 1.000 data hingga 50 juta data.

Tersangka C pun mendapatkan upah sebesar Rp 50.000 dari setiap transaksi penjualan yang dilakukan.

Selain mengejar pelaku lainnya, polisi masih mendalami tujuan pembelian data kependudukan tersebut, apakah untuk tindak kejahatan atau hanya demi kepentingan marketing.

Dari tersangka, polisi mengamankan satu unit telepon genggam beserta nomor yang digunakan untuk melakukan transaksi.

Tersangka disangkakan Pasal 48 Ayat (2) jo Pasal 32 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan Pasal 95 A UU Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.