Salin Artikel

Ketum Golkar: Demokrat Bisa Perkuat Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Airlangga menilai, kehadiran Demokrat bisa semakin menguatkan pemerintahan Jokowi di periode kedua.

"Dengan semakin besar koalisi, tentu itu akan memperkuat posisi pemerintah," kata Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/8/2019).

Menurut dia, Demokrat akan memperkuat posisi pemerintah terkait kebijakan yang memerlukan persetujuan parlemen.

"Apakah itu terkait perundang-undangan, apakah terkait fungsi anggaran, atau juga dengan pengawasan," ucap Airlangga. 

Namun, Airlangga mengatakan, sampai saat ini belum ada pembicaraan antara dia dan elite Demokrat mengenai kemungkinan partai yang dipimpin Susilo Bambang Yudhoyono itu bergabung ke pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.

Ia mengaku akan menunggu pengumuman resmi dari Demokrat. "Kalau mereka bikin statement kan, haknya mereka," ujar Airlangga. 

Saat ini, koalisi Jokowi-Ma'ruf di parlemen sudah didukung PDI-P, Golkar, PKB, Nasdem dan PPP.

Namun, Airlangga meyakini bergabungnya Demokrat tak akan menimbulkan permasalahan koalisi yang terlalu gemuk atau pun masalah bagi-bagi kursi menteri.

Sebab, hal itu diserahkan sepenuhnya kepada Presiden Joko Widodo. "Itu kan tergantung Pak Presiden," kata dia.

Sebelumnya, Ketua Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, arah partainya telah bulat untuk memperkuat pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin untuk lima tahun ke depan.

Namun, menurut dia, dukungan itu belum dinyatakan secara resmi.

Ferdinand mengatakan, saat ini partainya masih menjalin komunikasi intens dengan partai-partai dalam Koalisi Indonesia Kerja (KIK) dan Jokowi.

Ia mengatakan, Demokrat siap membantu pemerintah jika presiden terpilih Joko Widodo mengajak bergabung.

https://nasional.kompas.com/read/2019/08/13/20065541/ketum-golkar-demokrat-bisa-perkuat-pemerintahan-jokowi-maruf

Terkini Lainnya

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Harap PTUN Kabulkan Gugatan, PDI-P: MPR Bisa Tidak Lantik Prabowo-Gibran

Nasional
Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron Absen Sidang Etik Perdana

Nasional
Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Terbukti Selingkuh, Hakim Pengadilan Agama di Asahan Diberhentikan

Nasional
Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Dukung Program Prabowo-Gibran, Partai Buruh Minta Perppu Cipta Kerja Diterbitkan

Nasional
Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Sidang Gugatan PDI-P Kontra KPU di PTUN Digelar Tertutup

Nasional
Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Hakim MK Berang KPU Tak Hadiri Sidang Sengketa Pileg, Tuding Tak Pernah Serius sejak Pilpres

Nasional
PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

PTUN Gelar Sidang Perdana PDI-P Kontra KPU Hari Ini

Nasional
Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Profil Andi Gani, Tokoh Buruh yang Dekat dengan Jokowi Kini Jadi Staf Khusus Kapolri

Nasional
Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Timnas Lawan Irak Malam Ini, Jokowi Harap Indonesia Menang

Nasional
Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Peringati Hardiknas, KSP: Jangan Ada Lagi Cerita Guru Terjerat Pinjol

Nasional
Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Kekerasan Aparat dalam Peringatan Hari Buruh, Kontras Minta Kapolri Turun Tangan

Nasional
Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat 'Smart Card' Haji dari Pemerintah Saudi

Menag Sebut Jemaah RI Akan Dapat "Smart Card" Haji dari Pemerintah Saudi

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Sengketa Pileg, PPP Klaim Ribuan Suara Pindah ke Partai Garuda di Dapil Sumut I-III

Nasional
Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Temui KSAD, Ketua MPR Dorong Kebutuhan Alutsista TNI AD Terpenuhi Tahun Ini

Nasional
Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Jokowi Resmikan Bendungan Tiu Suntuk di Sumbawa Barat, Total Anggaran Rp 1,4 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke