Soal "Blackout", Pengamat: Jangan Cuma Salahkan PLN

Presiden Jokowi bahkan mendatangi langsung kantor pusat PLN pada Senin (5/8/2019) untuk bertemu dengan Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN Sripeni Inen Cahyani.

Dilaporkan Kompas.com Selasa (6/8/2019), PLN juga akan melaporkan secara berkala mengenai hasil investigasi lebih lanjut mengenai penyebab pemadaman massal kepada komisi VII DPR.

Djoko Rahardjo Abumanan, Direktur Pengadaan Strategis II PLN juga menjelaskan perseroan harus melakukan efisiensi untuk bisa membayar ganti rugi kepada para pelanggan salah satunya dengan memangkas gaji karyawan.

Masalah padamnya listrik besar-besaran (blackout) kemarin, pengamat energi Marwan Batubara yang juga Direktur IRESS (Indonesian Resourcess Studies) menilai bahwa seharusnya semua lini baik pemerintah maupun PLN melakukan introspeksi.

“Ada banyak faktor-faktor yang mungkin tak dipahami masyarakat. Jadi, jangan hanya sekedar marahi PLN karna mereka sudah bekerja,” ungkap Marwan ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (6/8/2019).

Ia meminta kepada pemerintah untuk meninjau kebijakannya kembali, apakah ada kebijakan yang sekiranya menyebabkan PLN memaksakan untuk melakukan penghematan sehingga berdampak pada sistem maintenance yang ada selama ini.

“Misal penghematan justru membuat sistem mereka tidak optimal untuk adanya kerusakan-kerusakan dan tak optimal dari sisi teknis,” ujarnya.

Ia mengingatkan kepada PLN untuk tak mengorbankan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang sudah lama ada dan berdampak bagus demi kebijakan pemerintah namun ternyata berisiko mengganggu pelayanan.

Pihaknya juga mengingatkan kepada PLN untuk berani mengatakan tidak, seandainya ke depan memang terdapat kebijakan yang sekiranya memberatkan.

“Kalau bicara kebijakan penghematan harus dijalankan tapi mengorbankan pelayanan mereka bilang enggak aja!” tuturnya.

Di sisi lain, pelajaran yang bisa diambil PLN ke depan menurut Marwan, adalah tentang pembangunan pembangkit listrik.

Misalnya pembangunan untuk konsumen di Jawa Barat tapi membangunnya di Jawa Timur dan Jawa Tengah.

Menurut Marwan, hal semacam ini diperbolehkan asalkan didukung dengan jaringan interkoneksi kuat sehingga tidak menimbulkan masalah seperti kemarin.

“Di sini perlu ada perencanaan, kesesuaian di mana membangun pembangkit dengan di mana konsumen berada. Ini kan mestinya sejalan. Jangan bangun di timur, konsumen di barat atau konsumen di barat bangun di Jawa Tengah,” tuturnya.