Jurnalis yang Ingin Liput Sidang Tahunan MPR Harus Punya ID Card Khusus

"Untuk pertama kalinya kami melakukan pendaftaran secara online, sebagai syarat mendapatkan ID card tersebut," kata Kepala Biro (Kabiro) Hubungan Masyarakat (Humas) MPR Siti Fauziah, Senin (5/8/2019), seperti dalam keterangan tertulisnya.

Adapun pendaftaran tersebut ditutup pada Rabu (7/8/2019). Sementara itu, ID card akan dibagikan pada Kamis (15/8/2019).

"Yang sudah mendaftar sekitar 300 jurnalis dan masih banyak yang belum mendaftar," ujar Titi, sapaan akrab Siti Fauziah.

Maka dari itu, Titi mengimbau, bagi media yang ingin meliput Sidang Tahunan MPR 2019 agar segera mendaftarkan jurnalisnya.

Soal bentukan ID Card, lebih lanjut Titi menjelaskan, pada kartu tersebut nantinya akan tercantum zona peliputan yang disertai barcode.

Wartawan dengan ID Zona A bisa meliput di dalam sidang, dekat podium, tempat pimpinan MPR, presiden dan wakil presiden, serta pimpinan lembaga negara.

Sementara itu, Zona B menempati balkon kiri dan kanan. Kemudian, Zona C berada di selasar Gedung Nusantara, dan Zona D di lobby di luar Gedung Nusantara.

"Nanti kami tempatkan scan untuk barcode itu," tuturnya.

Ia menambahkan, selain untuk peliputan Sidang Tahunan MPR, ID Card tersebut dapat pula digunakan sebagai akses meliput agenda lain yang digelar di hari yang sama.

Misalnya, Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Pidato Kenegaraan dan Sidang DPR Penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020.

"Kami bekerjasama dengan DPR dan DPD sudah sepakat menggunakan satu ID card ini," imbuh Titi.

Mengenai teknis Hari-H, Titi mengingatkan, agar jurnalis datang lebih pagi dengan mengenakan pakaian bebas dan rapi.

Itu disampaikan semata-mata untuk menghindari keterlambatan, lantaran sidang yang akan digelar pada Jumat (16/8/2019) tersebut dimulai pukul 08.30 WIB.

"Datang lebih pagi dengan menempati sesuai zona. (Khusus) Zona B di balkon sangat terbatas hanya memuat maksimal 60 orang," tandasnya.

Hal senada juga ditekankan oleh Kepala Bagian (Kabag) Hubungan Antar Lembaga dan Layanan Informasi M. Jaya.

"Ini terkait dengan pengamanan dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dan tempat peliputan yang terbatas agar tidak terjadi kegaduhan," katanya.