YLBHI Desak Komnas HAM Turun Tangan soal Penangkapan SMB di Jambi

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Bidang Advokasi YLBHI, Era Purnama Sari saat audiensi dengan Komnas HAM di Kantor Komnas HAM, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (5/8/2019).

YLBHI, kata dia, sudah mengadukan kasus tersebut kepada Komnas HAM sejak 20 Juli 2019. Pengaduan dilakukan sebelum YLBHI turun ke lapangan untuk melihat apa yang terjadi.

"Kami berharap Komnas HAM agar segera turun ke lapangan, karena semakin lama Komnas HAM tidak turun maka semakin pelanggaran HAM ini terus lanjut," ujar Era.

Ia mengatakan, apabila Komnas HAM turun lebih cepat untuk menyelesaikan kasus tersebut, maka tidak akan ada aksi pembersihan yang terjadi di daerah tersebut.

Pembersihan yang dimaksud adalah pembakaran kantor SMB, pembongkaran pondok-pondok ribuan anggota SMB, dan perusakan fasilitas sosial yang dibangun secara swadaya mulai dari tempat ibadah hingga sekolah yang dilakukan oleh aparat bersenjata, yakni TNI dan polisi.

Selain itu, rumah-rumah dan kendaraan warga juga dibakar hingga kendaraan yang hilang tanpa surat penyitaan.

"Dengan adanya fakta ini, Komnas HAM diharapkan membentuk tim keja cepat untuk cek fakta dan turun ke lapangan," kata Era.

"Kami berharap Komnas HAM segera turun karena semakin lama semakin hilang buktinya. Penundaan keadilan kan ketidakadilan itu sendiri jadi Komnas HAM harus turun dalam minggu ini karena semakin lama ditunda, pelanggaran makin terus berlangsung," kata dia.

Adapun, persoalan SMB ini muncul setelah video kekerasan yang dilakukan anggota kelompok tersebut terhadap petugas TNI dan Polri pada 13 Juli lalu mengemuka.

Awalnya, peristiwa tersebut disebabkan oleh kebakaran hutan seluas 10 hektare di dua lokasi pada Jumat (12/7/2019) yang langsung dipadamkan agar kebakaran tak meluas.

Namun, keesokan harinya, puluhan orang yang diduga dari kelompok SMB memasuki kawasan hutan Distrik VIII yang dikelola PT Wirakarya Sakti (WKS) Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi.

Anggota TNI dan Polri yang bertugas mencegah mereka karena dikhawatirkan akan melakukan pembakaran hutan lagi yang akhirnya berujung pada penyerangan petugas.

Setelah peristiwa itu terjadi, puluhan orang dari SMB akhirnya ditangkap dan wilayah mereka dirusak. Selain ditangkap, orang-orang SMB juga disiksa oleh para aparat yang menangkapnya.

Penangkapan itulah yang menurut YLBHI menjadi dugaan pelanggaran HAM karena SMB langsung dituduh dengan berbagai narasi yang terus menyudutkan.

Antara lain adalah narasi dari kepolisian bahwa SMB yang diprovokatori oleh Muslim bukanlah kelompok tani, melainkan kriminal bersenjata yang melakukan penipuan kepada masyarakat.

Penipuan yang dimaksud adalah dengan menduduki lahan PT WKS dan melakukan jual beli lahan kepada masyarakat.

"Hal tersebut efektif membungkam SMB sehingga tudan ada seorang pun yang berani mengungkap peristiwa kekerasan yang mereka alami," tutur Era.