Di Balik Manuver Partai Koalisi Minus PDI-P

PERTEMUAN-pertemuan politik yang terjadi selama beberapa hari pada pekan lalu sungguh menarik untuk dicermati, berlangsung intens dan menyiratkan pesan-pesan terselubung.

Pertemuan pertama yang “mengejutkan” adalah yang berlangsung di markas Partai Nasdem di Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (22/7/2019. Empat partai koalisi pendukung Jokowi-Ma’ruf yang bertemu adalah Nasdem, Golkar, PKB, dan PPP.

Disebut “mengejutkan” karena pertemuan itu berlangsung tanpa kehadiran PDI-P, poros utama koalisi.

Dua hari kemudian, Rabu (24/7/2019), berlangsung pertemuan antara Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

Tak disangka, pada saat yang hampir bersamaan, lagi-lagi, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh bertemu dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Dalam pertemuan dengan Anies, Surya memberi pernyataan dukungan kepada Anies sebagai capres 2024.

Mesti diingat, Surya adalah inisiator pertemuan empat partai politik koalisi minus PDI-P. Anies adalah rival Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang didukung Nasdem dan PDI-P pada Pilkada 2017. Boleh dibilang, kali ini Surya bertemu dengan bekas rivalnya sendiri.

Pilkada DKI Jakarta 2017 kerap kali disebut sebagai peristiwa yang menguatkan polarisasi kelompok yang diistilahkan sebagai kelompok agama dan nasionalis oleh sebagian kalangan. Polarisasi itu terasa hingga di Pilpres 2019.

Tak dipungkiri, Partai Nasdem memainkan peran sebagai poros pertemuan-pertemuan politik itu.

Sulit untuk menafikan, ada pesan yang hendak disampaikan Partai Nasdem kepada PDI-P dan Gerindra.

Pesan Nasdem sebelum pertemuan MRT

Jauh-jauh hari, sebelum Jokowi bertemu Prabowo di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta, Partai Nasdem sudah mengingatkan bahwa koalisi Jokowi-Ma'ruf tak lagi memerlukan tambahan anggota partai koalisi baru. Hal ini dikuatkan pada pertemuan 4 partai politik lalu.

"Empat ketua umum itu sampai pada satu titik pandangan dan pendapat yang sama. Pertama bahwa koalisi KIK itu sudah solid, sehat, dan kuat sehingga harus dijaga dan dipertahankan. Kami tidak membicarakan sama sekali terkait isu terkini yang beredar yakni kami belum berpikir sekalipun untuk mengembangkan atau melebarkan koalisi,” kata Sekjen Partai Nasdem Johnny Gerald Plate sehari setelah pertemuan Ketua Umum dan Sekjen 4 partai politik minus PDI-P.

Masuknya Partai Gerindra memang membuat partai Koalisi Jokowi-Ma'ruf terganggu. Mereka mengorbankan banyak hal dalam Pilpres yang baru saja berlalu. Wajar, jika mereka tak ingin koalisi dimasuki oleh anggota baru.

Lantas, substansi penolakan partai koalisi atas kemungkinan masuknya Gerindra apa sih?

Pangkal soal

Ada sejumlah dugaan yang berkembang. Sumber dari program AIMAN yang tayang pada Senin (29/7/2019) pukul 20.00 di KompasTV menyebutkan, ada sejumlah hal yang menjadi pangkal soalnya.

Pertama, soal kursi Kabinet khususnya Jaksa Agung yang hendak dipertahankan Partai Nasdem.

Kedua, soal kursi ketua MPR. Partai koalisi minus PDI-P tidak ingin kursi pimpinan jatuh ke tangan Gerindra.

Ketiga, kemungkinan berkurangnya jatah menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf ke depan jika anggota baru masuk.

Saat saya mengonfirmasi soal ini kepada politisi ke empat parpol, semuanya menolak membenarkan.

Sekjen Partai Nasdem Johnny Gerald Plate menjawab dalam bahasa politik.

"Partai Nasdem sejak awal bergabung bersama Koalisi Jokowi, memberikan kewenangan kepada Presiden tanpa syarat!"

Seorang sumber di Partai Nasdem mengatakan pada saya, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sebenarnya diminta untuk menjadi pendamping Jokowi sebagai cawapres pada Pemilu 2014. Tawaran itu disampaikan saat Jokowi baru diusung dua partai yaitu PDI-P dan Nasdem.

Namun Partai Nasdem justru menyorongkan kursi kekuasaan itu kepada Jusuf Kalla, yang bukan kader partai.

Setali tiga tuang. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun menjawab “santun”.

"Tak ada kata harus. Bagi Golkar semua diserahkan kepada Pak Jokowi untuk menentukan kursi-kursi pemerintahannya," kata Airlangga kepada saya dalam acara Sapa Indonesia Malam, KompasTV, Selasa, 2 pekan lalu.

Politik atas dan bawah

Dalam politik selalu ada istilah panggung depan alias sesuatu yang tampak di permukaan. Biasanya, panggung depan dimainkan dalam pernyataan-pernyataan yang disampaikan melalui media.

Ada pula panggung belakang alias bawah tanah yang tak tampak di permukaan.

Para pemain di panggung belakang biasanya tidak ingin namanya disebut atau identitasnya diketahui publik. Kami, di dunia jurnalistik, menyebut mereka sebagai sumber.

Tapi satu yang pasti, peristiwa dan waktu dalam konteks politik tak akan pernah bisa dipisahkan. Dari sanalah maksud dan tujuan bisa diterjemahkan dan sulit untuk dinafikan.

Pernyataan Harold Laswell pada tahun 1936, “Politics is who gets what, when, how”, selalu akan relevan untuk membantu menjawab semua fenomena ini.

Saya Aiman Witjaksono...
Salam!