Salin Artikel

Petinggi Demokrat Agus Hermanto Temui Jokowi di Istana, Bahas Apa?

Agus mengaku kedatangannya untuk mengundang Jokowi dalam dua acara pribadinya. Acara tersebut ialah pengukuhan gelar profesornya di Universitas Negeri Semarang serta pernikahan putrinya.

"Saya besok pagi akan melaksanakan pengukuhan profesor di Unnes (Universitas Negeri Semarang) dan tanggal 9 Agustus mau mantu. Saya sampaikan dua undangan itu," kata Agus kepada wartawan usai bertemu Jokowi.

"Saya memohon Pak Jokowi berkenan hadir di dalam pengukuhan profesor saya dan saya bermohon Pak Presiden berkenan jadi saksi dalam pernikahan putri saya," ucapnya.

Wakil Ketua DPR ini mengaku mengundang Jokowi sebagai saksi pernikahan anaknya karena menganggap mantan Gubernur DKI Jakarta itu sebagai panutan.

"Tentunya beliau kan seorang panutan, beliau betul-betul negarawan yang bisa menjadi suri tauladan bagi kita seluruhnya," ujar Agus Hermanto.

"Kalau saksi nikah kita memilih yang jadi suri tauladan di kehidupan. Beliau betul-betul baik dalam kehidupan, karier, maupun agamanya," kata dia.

Agus membantah pertemuan dengan Jokowi membahas arah koalisi Partai Demokrat setelah Pilpres 2019. Ia menyerahkan soal koalisi kepada Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono.

"Tidak (bahas koalisi). Saya ke sini semata atas kepentingan pribadi," kata Agus.

Namun, saat ditanya soal peluang Partai Demokrat bergabung ke pemerintahan, Agus menyebut bahwa peluang tersebut terbuka.

"Saya rasa tidak hanya Demokrat, seluruh partai politik semuanya berpeluang karena memang inilah politik yang semuanya hasil sudah kita peroleh," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/23/15250651/petinggi-demokrat-agus-hermanto-temui-jokowi-di-istana-bahas-apa

Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke