Salin Artikel

Syarief: Jika Setuju, Ketua DPR dari PDI-P, Ketua MPR dari Demokrat

Apabila komunikasi berjalan lancar, Syarief mengatakan, bukan tidak mungkin PDI-P dan partainya berbagi kursi pimpinan di parlemen.

"Bila temen-temen (Demokrat) setuju dan PDI-P juga setuju, mudah-mudahan, ketua DPR-nya adalah PDI-P, mungkin bagus juga kalau (ketua) MPR-nya itu dijabat oleh (kader) Partai Demokrat," ujar Syarief saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senayan, Senin (22/7/2019).

Menurut Syarief, partainya paling bisa diterima, baik oleh koalisi oposisi, maupun koalisi pendukung pemerintah. Oleh sebab itu, ia yakin PDI-P sebagai partai politik pemenang Pemilu 2019 mau berbagi kursi pimpinan di parlemen dengan Demokrat.

"Saya pikir, Partai Demokrat yang paling bisa diterima oleh semua pihak saya pikir ya. Tidak ada resistensi dengan partai- partai koalisi dan Partai Demokrat sudah sangat terbiasa berkolaborasi dengan semua partai-partai politik," ujar Syarief.

Syarief juga menyinggung kemesraan partainya dengan PDI-P pada 2009. Saat itu meskipun Demokrat pemenang pemilu, tapi tetap mendorong PDI Perjuangan untuk mengisi kursi MPR RI.

Ia pun yakin komunikasi antara partainya dengan PDI-P demi membahas kursi pimpinan MPR RI tidak lama lagi akan terjadi.

"Saya pikir, itu sudah dipikirkan oleh ketua umum Partai Demokrat. Tinggal menunggu timing-nya saja, waktunya, kapan untuk dimulai lobi-lobi fraksi dan lobi-lobi antar ketua umum," ujar Syarief.

Sebelumnya, kursi pimpinan MPR periode 2019-2024 menjadi incaran partai politik. PKB menjadi salah satu partai yang vokal menyatakan keinginannya untuk mengisi kursi pimpinan MPR. Selain PKB, Golkar, Gerindra, PDI-P dan Demokrat juga mengincar kursi pimpinan MPR.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/22/14280051/syarief-jika-setuju-ketua-dpr-dari-pdi-p-ketua-mpr-dari-demokrat

Terkini Lainnya

MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke