5 Instruksi Jokowi Terkait APBN 2020

Instruksi itu disampaikan Jokowi kepada jajarannya saat rapat terbatas pagu indikatif tahun anggaran 2020 di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/7/2019).

Presiden berpesan, pada tahun 2020, seluruh jajarannya harus bisa mengantispiasi dinamika ekonomi global yang terus bergerak dan berubah dengan dinamis.

Oleh sebab itu, RAPBN 2020 harus dirancang agar mampu beradaptasi dengan suasana global yang dinamis tersebut.

"Terus kita jaga (APBN) tetap sehat, tetapi juga responsif dan memperkuat daya saing, meningkatkan  pertumbuhan ekonomi kita. Karena itu pagu indikatif 2020 ada beberapa hal yangperlu saya ingatkan," kata Jokowi.

Pertama, Presiden mengingatkan kembali bahwa mulai 2020 fokus pemerintah adalah pembangunan dan perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Oleh karena itu, APBN 2020 harus fokus pada penididkan, kesehatan, maupun pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar dan kebutuhan industri.

"Yang kedua, anggaran 5 persen di bidang kesehatan saya harapkan bisa meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di seluruh tanah air," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, hal yang paling penting dalam sektor kesehatan ini yaitu pemberantasan stunting dan kurang gizi. Selain itu, keselamatan ibu hamil saat melahirkan.

Program imunisasi juga betul-betul harus jadi fokus dalam pembangunan SDM.

Ketiga, yang berkaitan dengan infrastruktur, Presiden meminta lebih difkokuskan dengan kegiatan dan sentra-sentra produksi, baik itu kawasan ekonomi khusus, kawasan pariwisata, kawasan industri kecil, kawasan produksi persawahan, perkebunan, pertanian perikanan, serta sentra-sentra UKM.

Keempat, Presiden berpesan agar RAPBN 2020 mampu mengurangi kemiskinan.

"Dan saya lihat yang namanya PKH, dana desa dan nantinya kartu sembako nantinya bisa menyasar ke yg menbutuhkan, termasuk juga bantuan modal utk pengusaha2 mikro, UMKM," kata dia.

Terakhir, untuk belanja pegawai, Presiden mengingatkan, semuanya harus dikaitkan dengan reformasi birokrasi, baik di pusat maupun di daerah.

Semua kementerian dan lembaga diimbau menggunakan anggaran seefisiien mungkin dan mengurangi belanja-belanja yang kurang produktif.