Tiga Menteri Jadi Saksi Kasus di KPK, Layakkah Dipertahankan Jokowi?

Ketigaanya adalah Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dari Partai Kebangkitan Nasional (PKB), Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita dari Partai Nasdem.

Ketiganya berstatus saksi dalam tiga perkara berbeda di KPK.

Imam pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan suap dana hibah dari pemerintah kepada Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) melalui Kemenpora.

Bahkan, KPK memastikan akan menghadirkan Imam juga ke persidangan sebagai saksi. Ia diduga masuk dalam daftar penerima suap.

Lukman disebut menerima Rp 70 juta dalam kasus suap jual beli jabatan di Kemenag ini.

Sementara Enggar juga beberapa kali dipanggil penyidik KPK untuk bersaksi dalam kasus dugaan suap terkait kerja sama penyewaan kapal PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG). Namun, panggilan itu belum dipenuhinya.

KPK telah menggeledah kantor Kementerian Perdagangan, termasuk ruang kerja Enggar, dan menyita sejumlah dokumen terkait dengan perdagangan gula rafinasi.

Analis Politik sekaligus Direktur Eksekutif Voxpol Center Research and Consulting, Pangi Syarwi Chaniago, mengatakan, sebaiknya Presiden Joko Widodo mempertimbangkan matang-matang untuk kembali mengakomodasi ketiga menteri tersebut.

"Kalau Jokowi mau menyelesaikan ini, salah satunya tidak ada lagi kompromi dengan menteri yang terkait dengan penegakan hukum," ujar Pangi kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Pangi mengatakan, Presiden harus mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam memilih menteri menjadi pembantunya lima tahun ke depan. Jangan sampai meenteri tersebut justru membebaninya dan memengaruhi pemerintah ke depan.

Menurut Pangi, jika sudah berurusan dengan KPK, sebaiknya Jokowi mengeliminasi nama-nama tersebut.

"Apalagi saksi citranya jelek karena mengganggu kerja kementerian Kabinet Kerja. Memang sudah tidak perlu dipertahankan lagi," kata Pangi.

Dalam mengisi kabinetnya untuk lima tahun mendatang, Jokowi disaranakan untuk berkomunikasi dengan KPK untuk memastikan bahwa nama-nama yang diajaukan kepadanya bersih dari beban hukum.

Jokowi juga diminta mengumumkan nama-nama calon menteri ke publik agar masyarakat ikut bisa menilai.

"Jangan nanti masyarakat kaget tiba-tiba muncul nama ini. Ternyata tidak positif bagi masyarakat," kata Pangi.

Sebelumnya, Jokowi memastikan banyak menteri dari Kabinet Kerja saat ini yang akan tetap membantu pemerintahannya dalam periode kedua.

Saat ditanya soal adanya tiga menteri yang terseret kasus hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi Korupsi, Jokowi tidak berkomentar banyak.

Ia hanya menjawab bahwa kasus hukum yang menyeret tiga menteri itu akan turut menjadi pertimbangan baginya dalam menyusun kabinet baru.

"Ya, nanti dilihat. Semua hal mesti kami pertimbangkan," kata dia.