Salin Artikel

Jokowi Disarankan Bentuk Tim dalam Menyaring Menteri dari Parpol

Menurut Arya, standar atau syarat khusus tersebut bisa diterapkan dalam menjaring calon menteri yang berasal dari partai atau memiliki hubungan dengan partai politik tertentu.

"Kalau perlu Jokowi harus memberikan batasan jika mau berkompromi dengan partai politik. Jokowi harus memberikan batasan atau syarat khusus kepada partai-partai yang menyodorkan calon menteri," ujar Arya kepada Kompas.com, Jumat (12/7/2019).

Adapun kriteria khusus yang bisa diterapkan saat menyaring calon menteri dari parpol, menurut dia, yakni punya pengalaman, integritas, dan loyalitas.

Arya juga menilai, Jokowi perlu membentuk tim terbatas guna menganalisis kompetensi, kecocokan, serta loyalitas calon menteri dari parpol.

Maka dari itu, Jokowi diharapkan memiliki kemampuan tawar-menawar dengan baik. 

"Salah satu cara tawar-menawar yang bisa dilakukan Jokowi dengan mensyaratkan calon menteri dari parpol haruslah yang profesional, jadi politisi profesional," ujar dia.

"Jokowi bisa juga mengambil calon menteri profesional, tidak tergabung dengan parpol, namun punya hubungan baik dengan parpol tertentu. Itu bisa juga asalkan pengalaman, kompetensi, dan syarat lainnya terpenuhi," ucap Arya.

Sebelumnya, Jokowi mengaku sudah mempersilakan parpol untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya nama calon menteri.

Dari nama-nama yang diusulkan itu, ia akan menyeleksi mana yang layak untuk menjadi pembantunya.

"Ya enggak apa-apa, mau minta 10, mau minta 11, mau minta 9, kan enggak apa-apa, wong minta saja," kata Jokowi.

Namun, Jokowi juga sudah mencari dan mempertimbangkan nama-nama dari kalangan profesional yang akan membantu pemerintahannya.

"Kalau enggak ada dari partai kita cari sendiri dari profesional," kata politisi PDI-P ini.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/12/12381621/jokowi-disarankan-bentuk-tim-dalam-menyaring-menteri-dari-parpol

Terkini Lainnya

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke