Salin Artikel

Wapres Kalla Sebut Pajak Perusahaan Digital Jadi Masalah Negara Sedunia

Bahkan, Kalla mengatakan, permasalahan tersebut juga menjadi pembahasan di negara-negara yang tergabung di G-20.

"Menkeu Sri Mulyani juga masih mencari secara bersama-sama anggota G-20, cara agar mereka (perusahaan digital) bayar pajak. Karena teknologi itu lintas negara dan itu di dunia maya. Bagaimana memajaki dunia maya, itu juga masalah," ujar Kalla dalam sebuah diskusi di Hotel Aryaduta, Menteng, Jakarta, Kamis (10/7/2019).

Ia mengatakan, saat ini ada beberapa perusahaan digital yang menguasai dunia. Perusahaan-perusahaan itu, misalnya, Google, Facebook, Microsoft, dan Amazon. Kalla menilai hampir tak ada hal di dunia yang tak berurusan dengan keempat perusahaan tersebut setiap harinya.

Kalla mengatakan, dalih ketika tak membayar pajak ialah mereka mampu menghasilkan informasi yang dibutuhkan masyarakat secara gratis.

Namun, Kalla mengatakan, perusahaan-perusahaan tersebut menjadi semakin kaya dan tetap tak membayar pajak. Karena itu, Kalla mengatakan, saat ini negara-negara lain juga tengah memikirkan cara menarik pajak dari perusahaan-perusahaan tersebut.

"Mereka kaya raya menguasai dunia tetapi di tiap negara tidak bayar pajak karena lintas negara, oleh sebab itu dunia akan mengatur itu. Jadi bukan hanya masalah Indonesia tetapi juga masalah dunia agar mereka membayar lebih baik sesuai dengan pendapatannya," ujar Kalla.

"Tetapi mereka hanya mau melaksanakannya bila ada kesepakatan di dunia, tidak bisa kesepakatannya per negara. Kalau pun kita ingin mereka bayar pajak ya lintas negara, kita menggunakan juga seperti itu. Dan perhitungannya sendiri masih belum ketemu," lanjut Wapres.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/11/18390331/wapres-kalla-sebut-pajak-perusahaan-digital-jadi-masalah-negara-sedunia

Terkini Lainnya

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke