KPU: Diberhentikannya 2 Komisioner dari Jabatan Ketua Divisi Tak Ganggu Tahapan Pemilu

Menurut Evi, KPU tetap dapat melanjutkan tugas mereka menuntaskan penyelenggaraan pemilu dan menyiapkan pelaksanaan Pilkada.

"Insyaallah tidak mengganggu (tahapan pemilu)," kata Evi saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (11/7/2019).

Menurut Evi, pihaknya saat ini tengah fokus menghadapi sidang pendahuluan sengketa hasil pileg di MK.

Dalam dua hari ke depan, KPU berencana menggelar rapat pleno untuk menentukan sikap dan menindaklanjuti putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas pemberhentian Evi dan Ilham.

"Ya tentu kami akan membahas dan mempelajari putusan DKPP dan akan menindaklajutInya segera," ujar Evi.

Evi menyebut, tak mau ambil pusing atas putusan DKPP ini. Sebab, tanpa adanya putusan DKPP pun, pergantian jabatan ketua divisi adalah hal yang biasa dilakukan internal KPU.

"Nggak ada masalah soal penggantian divisi. Saya juga kan baru saja berganti divisi SDM, saya itu kan menjadi Ketua Divisi SDM kan baru akhir bulan Januari atau awal Februari lah. Jadi biasa aja gitu kalau pergantian divisi itu," kata Evi.

Sebelumnya, dua komisioner KPU dinyatakan melanggar kode etik sehingga diberhentikan dari jabatannya sebagai ketua divisi oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Komisioner KPU Novida Ginting Manik dari jabatannya sebagai Ketua Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Diklat dan Litbang.

Ia diberhentikan karena dianggap melanggar kode etik terkait dengan proses seleksi calon KPU Kabupaten Kolaka Timur, Provinsi Sulawesi Tenggara.

DKPP juga memberhentikan Komisioner KPU Ilham Saputra diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan dan Logistik.

Ilham dinilai melanggar kode etik lantaran menghambat proses pengisian jabatan pengganti antar waktu (PAW) anggota DPR RI Partai Hanura.