Wapres Sebut RI Butuh Kilang Minyak untuk Tekan Defisit Neraca Perdagangan

Hal itu disampaikan Kalla menanggapi teguran Presiden Joko Widodo kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan dan Menteri BUMN Rini Soemarno.

Ia mengatakan saat itu Presiden menegur Jonan dan Rini dalam Sidang Kabinet di Istana Kepresidenan, Bogor, Jawa Barat, Senin (8/7/2019).

"Jadi ya tentu Presiden minta agar para menteri berusaha jangan mau impor yang banyak. Kalau tidak mau impor banyak maka produksi migas kita harus naikan. Ini juga cenderung migas turun, ini tugas Pertamina untuk meningkatkan produksi minyak itu, itu dibawah BUMN dan ESDM," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

"Karena itu dibangun (Kilang). Kita sudah 25 tahun tidak membangun kilang, itu tanggung jawab Pertamina. Karena itu baru mulai dibangun sekarang di Balikpapan dan di Cilacap. Tapi tetap ada masalahnya yang tidak selesai. Karena itu perlu Pertamina cepat menyelesaikan itu," ujar Kalla lagi.

Dengan adanya kilang minyak baru diharapkan Pertamina bisa lebih banyak mengolah minyak mentah daripada langsung mengimpor barang jadi. Hal itu dapat menekan biaya impor untuk memenuhi konsumsi BBM masyarakat.

Selain itu, Kalla mengatakan, Pertamina perlu meningkatkan produksinya agar tak melulu defisit.

"Kalau konsumsi ya tentu bukan masalahnya menteri. Itu masalah Menteri ESDM dan BUMN itu ya meningkatkan produksi minyak, migas kita. Itu masalahnya. Supaya mengurangi impor dan juga bagaimana produksi kaya LPG," lanjut Kalla.

Jokowi sebelumnya menegur Jonan dan Rini karena impor yang tinggi di sektor minyak dan gas.

Neraca Perdagangan Nilai impor Januari-Mei turun mencapai 9,2 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, Jokowi menilai angka tersebut belum memuaskan karena nilai impor masih tinggi.

"Coba dicermati angka-angka ini dari mana kenapa impor jadi sangat tinggi, kalau didetailkan lagi migasnya ini naiknya gede sekali," kata Jokowi.

"Hati-hati di migas Pak Menteri ESDM, yang berkaitan dengan ini. Bu menteri BUMN yang berkaitan dengan ini karena rate-nya yang paling banyak ada di situ," kata Kepala Negara.