Jokowi Minta Polri Antisipasi Tantangan, dari Terorisme hingga Ujaran Kebencian

Hal itu disampaikan Jokowi saat menjadi inspektur upacara peringatan HUT ke-73 Bhayangkara Tahun 2019 di Monas, Jakarta, Rabu (10/7/2019).

Jokowi menyebut, kejahatan konvensional yang terus meresahkan masyarakat harus terus dijadikan perhatian.

Kejahatan lintas negara, seperti kejahatan terorisme, perdagangan narkotika, perdagangan orang dan kejahatan siber, juga harus terus dicegah agar jangan sampai terjadi di Indonesia.

"Saya perlu menegaskan bahwa terorisme dan radikalisme masih berpotensi menjadi tantangan yang serius. Perkembangan teknologi informasi juga mendukung kejahatan di ruang-ruang siber," kata Jokowi di hadapan ribuan personel Polri yang memadati silang Monas.

Selain itu, Jokowi berpesan kejahatan yang mengganggu ketertiban sosial, seperti konflik sosial, kerusuhan massa, dan unjuk rasa anarkistis, juga harus terus diantisipasi.

"Penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian menjadi ancaman untuk kerukunan, ancaman bagi persatuan, ancaman bagi kesatuan bangsa kita," kata Jokowi.

Jokowi juga menaruh perhatian pada kejahatan terhadap kekayaan negara, seperti illegal fishing, illegal logging, dan tindak pidana korupsi.

"Tindak pidana korupsi, illegal fissing, illegal logging, semua harus diberantas untuk melindungi kepentingan masyarakat dan negara," kata dia.

Menurut Presiden Jokowi, tantangan-tantangan tersebut membutuhkan kecerdasan dan kecepatan bertindak dari Polri. Semua harus ditangani Polri secara profesional, akuntabel, dan sinergi dengan lembaga lain.

Turut hadir dalam acara ini Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian, serta Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto.

Sejumlah tamu undangan yang tampak hadir antara lain wakil presiden ke-6 RI Try Sutrisno; istri presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid alias Gus Dur, Sinta Nuriah Wahid; Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin; Ketua KPU Arief Budiman; Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Kemudian, terlihat juga mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD, mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza Mahendra, hingga Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.