Salin Artikel

Beredar Surat Potensi Gempa Bumi dan Tsunami di Lombok, Ini Penjelasan BMKG

Beberapa warganet di Twitter menanyakan kebenaran informasi tersebut dengan me-mention akun resmi Twitter Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), @infoBMKG.

Tangkapan layar memperlihatkan jika surat tersebut dikeluarkan oleh BMKG Mataram, pada hari yang sama dengan peristiwa gempa bumi bermagnitudo 7.0 di Ternate, Maluku Utara pada Minggu (7/7/2019).

Di dalamnya memuat informasi bahwa wilayah selatan Lombok berpotensi terjadi gempa bumi dan tsunami.

Berikut bunyi suratnya:

  1. BMKG membenarkan beredarnya informasi tentang potensi gempabumi dan tsunami di Selatan Lombok
  2. Informasi mengenai potensi gempabumi di Selatan Lombok itu benar, namun tidak dapat diprediksi kepan terjadinya.
  3. Sampai saat ini belum ada negara dengan teknologi apapun di dunia yang mampu memprediksi kejadian gempabumi.
  4. BMKG merupakan satu-satunya instansi resmi guna menginformasikan kejadian gempabumi maupun tsunami.

Bagi masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) dan sekitarnya diharapkan tetap tenang dan meningkatkan kesiapsiagaan dan kewaspadaan dalam upaya Pengurangan Resiko Bencana dan selalu melihat informasi terkini terkait kejadian gempabumi dan tsunmai di Indonesia melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi (Intagram/Twitter @infoBMKG), website (http://www.bmkg.go.id atau inatews.bmkg.go.id), melalui mobile Apps (IOS dan Android): wrs-bmkg atau @infobmkg.

Tanggapan BMKG

Kepala Bagian Humas BMKG Taufan Maulana membenarkan bahwa pesan tersebut dikeluarkan BMKG.

"Resmi dari kepala unit pelaksana teknis di sana," kata Taufan saat dihubungi Kompas.com, Selasa (9/7/2019) sore.

Taufan menegaskan, surat pemberitahuan tersebut dikeluarkan untuk mengingatkan masyarakat agar selalu waspada terhadap segala kemungkinan bencana yang akan terjadi.

Dengan demikian, kesadaran masyarakat terkait bencana pun meningkat.

"Harapannya ke depan masyarakat akan lebih mandiri dan tangguh dalam menghadapi semua potensi-potensi bencana yang ada, baik itu disebabkan karena hirdometeorologi maupun geologi," ujar dia.

Menurut Taufan, adanya surat tersebut dapat disikapi masyarakat secara bijak.

"Masyarakat tidak perlu panik," kata Taufan.

Taufan menjelaskan, pihaknya selalu melakukan pemantauan kondisi di Indonesia, apalagi hampir seluruh wilayah Indonesia rawan terhadap potensi gempa.

Lebih dari itu, mitigasi dan adaptasi terhadap bencana yang bisa saja kapan terjadi, serta memperhatikan bangunan-bangunan di wilayah rawan gempa juga menjadi hal penting.

"Kita ambil aspek positif dari informasi tersebut. Membangun masyarakat yang mandiri dan sadar terhadap semua potensi bencana," papar Taufan.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/09/17173731/beredar-surat-potensi-gempa-bumi-dan-tsunami-di-lombok-ini-penjelasan-bmkg

Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke