Salin Artikel

Menag Harap Sistem Haji "Fast Track" Segera Diterapkan di Seluruh Embarkasi

TANGERANG, KOMPAS.com - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin berharap sistem haji fast track bisa segera diterapkan di seluruh embarkasi Indonesia. Hal itu disampaikam Lukman usai melepas jemaah haji Kelompok Terbang (Kloter) 1 Embarkasi Jakarta yang menggunakan sistem fast track.

"Jadi tentu kita berharap bahwa uji coba di bandara Cengkareng, Soekarno-Hatta ini bisa diberlakukan juga di bandara-bandara lain di 13 embarkasi yang ada. Harapannya tentu semua," ujar Lukman di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Minggu (7/7/2019).

Ia mengatakan pemberlakuan sistem haji fast track bergantung pada uji coba yang diberlakukan pada tahun ini bagi jemaah haji Embarkasi Jakarta.

Sebanyak 19.650 jemaah haji Embarkasi Jakarta akan berangkat menggunakan sistem fast track yang memangkas proses keimigrasian di Arab Saudi. Dengan demikian mereka memiliki lebih banyak waktu untuk istirahat dan beribadah.

Lukman mengatakan, Indonesia memerlukan lebih banyak jumlah personel keimigrasian Arab Saudi jika hendak memberlakukan sistem fast track di 13 embarkasi yang ada.

Sebab, sistem fast track mengharuskan proses verifikasi dokumen keimigrasian yang berlangsung di Arab Saudi dilakukan di Indonesia.

Ia optimistis sistem haji fast track bisa segera diterapkan pada musim haji berikutnya. Hal itu, kata Lukman, didukung dengan hubungan diplomatik antara Indonesia dan Arab Saudi yang sangat baik.

"Saya optimis bahwa hal itu tidak sulit karena perhatian pemerintah Saudi Arabia terhadap Indonesia itu luar biasa besarnya. Mudah-mudahan kemudahan ini tak hanya dirasakan oleh jemaah haji yang berangkat dari Soekarno-Hatta saja," ujar Lukman.

"Sehingga keadilan bisa lebih dirasakan oleh semua jemaah haji. Kami sudah terus melakukan (lobi). Karena ini sifatnya uji coba, mudah-mudahan tidak ada kendala yang berarti. Tidak ada kendala teknis yang betul-betul serius," lanjut dia.

Haji fast track merupakan sistem yang mempercepat proses verifikasi dokumen keimigrasian jemaah haji asal Indonesia. Melalui sistem ini, jemaah haji Indonesia tak perlu lagi mengantri lama untuk mengikuti proses verifikasi dokumen keimigrasian setibanya di Arab Saudi.

Sebabnya, dokumen mereka sebelumnya telah diverifikasi sebelum berangkat. Proses verifikasi dokumen dilakukan oleh petugas imigrasi Arab Saudi yang didatangkan ke Indonesia.

Saat ini, dari 13 embarkasi haji di Indonesia, baru Jakarta yang menerapkan sistem fast track, yakni pada musim haji 2018 dan 2019.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/07/20404821/menag-harap-sistem-haji-fast-track-segera-diterapkan-di-seluruh-embarkasi

Terkini Lainnya

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke