Anggota Komisi II: Terbentur Aturan, E-Rekapitulasi Belum Bisa Dipakai Pilkada 2020

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi II DPR RI Achmad Baidowi mengatakan, gagasan e-rekapitulasi Pilkada yang diusulkan KPU akan terbentur Undang-undang nomor 10 Tahun 2016 yang menjadi acuan pelaksanaan Pilkada 2020.

"Dimana dalam ketentuan tersebut ada klausul mengenai rekapitulasi berjenjang. Selama norma tersebut masih tercantum, maka e-rekap belum bisa dilakukan," kata Baidowi saat dihubungi, Sabtu (6/7/2019).

Baidowi mengatakan, jika KPU tetap ingin melakukan sistem e-rekapitulasi, maka UU No 10 tahun 2016 harus direvisi.

Namun, menurut dia, belum memungkinkan untuk merevisi UU tersebut, mengingat waktu pelaksanaan Pilkada semakin dekat.

"Belum memungkinkan mengingat waktu yang mepet, sementara tahapan Pilkada sudah mulai jalan. Selain itu, kesiapan infrastruktur masih menjadi kendala khususnya di daerah tertentu," ujarnya.

Baidowi menilai, e-rekapitulasi akan mirip dengan sistem Situng di Pemilu 2019, sehingga belum bisa dijadikan acuan karena berpotensi salah input data.

Ia menyarankan, e-rekapitulasi dilaksanakan pada Pilkada selanjutnya agar KPU dapat memaksimalkan infrastruktur dan kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM).

"Ya sambil dipersiapkan perangkat hukum, infrastruktur dan SDM-nya. Jika siap bisa untuk Pilkada tahap berikutnya," pungkasnya.

Sebelumnya, KPU mewacanakan penggunaaan e-rekapitulasi pada Pilkada 2020.

Mekanisme ini merujuk pada Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) yang telah digunakan sejak Pemilu 2004.

Bedanya, selama ini Situng hanya digunakan sebagai informasi data penghitungan suara. Namun, pada Pilkada 2020, Situng bakal jadi rujukan data penghitungan suara resmi.

"Kita berpikir suatu waktu nanti Situng dijadikan hasil resmi dan kita lihat momentumnya di Pilkada serentak 2020," kata Komisioner KPU Viryan Aziz saat ditemui di Hotel Mercure, Jakarta Pusat, Jumat (5/7/2019).

Viryan mengatakan, untuk merealisasikan wacana tersebut, ada sejumlah hal yang masih harus diperbaiki. Perbaikan yang dimaksud bisa berkaitan dengan software ataupun hardware.

Selain itu, untuk memastikan kesiapan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan saksi, diperlukan pula pelatihan dan simulasi proses e-rekap.