Salin Artikel

Moeldoko Khawatir Rekonsiliasi Hanya untuk Negosiasi Kelompok Tertentu

"Saya takut terjebak rekonsiliasi hanya memikirkan negosiasi, memikirkan kepentingan kelompok tertentu," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (5/7/2019).

Moeldoko menilai, pasca pilpres 2019, kondisi masyarakat yang semula sempat terpecah belah kini sudah kembali normal. Ia mengklaim seluruh masyarakat bisa menerima hasil pilpres yang dimenangkan oleh Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Bahwa masyarakat Indonesia sekarang ini sudah happy dengan situasi yang ada. Jangan lagi justru istilah istilah rekonsiliasi malah mengganggu apa yang telah terjadi di lapangan sekarang ini," kata mantan Panglima TNI ini.

Ia mencontohkan munculnya permintaan agar pimpinan Front Pembela Islam Rizieq Shihab dipulangkan ke Indonesia jika rekonsiliasi terjadi.

Wacana itu sebelumnya dilontarkan sejumlah elite pendukung Prabowo-Sandi, termasuk Koordinator Juru Bicara BPN Dahnil Anzar Simanjuntak.

"Masalah rekonsiliasi dari pihak sebelah minta agar pendukung Prabowo yang ditahan termasuk habib rizieq itu minta dipulangkan, nah bagaimana?" kata dia.

Moeldoko menambahkan, sejauh ini Presiden Jokowi masih terbuka untuk bertemu Prabowo. Namun, waktunya akan disesuaikan dengan jadwal kedua belah pihak. Sebab, bangsa ini memiliki banyak tantangan lainnya yang lebih prioritas untuk dikerjakan oleh Kepala Negara.

"Kemungkinan jadwal bertemunya kapan itu kan berkaitan dengan waktu saja. Tetapi kalau semua sudah berjalan normal, saya pikir bukan menjadi sebuah agenda yang prioritas," kata dia.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/05/19041081/moeldoko-khawatir-rekonsiliasi-hanya-untuk-negosiasi-kelompok-tertentu

Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke