Berkat PID Pendapatan Per Kapita Banyuwangi Naik, Ini Kata Mendes PDTT

Hal ini terlihat dari lonjakan jumlah wisatawan yang datang ke Banyuwangi. Pada 2010 wisatawan domestik hanya 491.000 orang, kemudian meningkat menjadi 5,2 juta wisatawan pada 2018 atau naik 960 persen. 

Sementara itu, kunjungan wisatawan mancanegara naik dari 12.505 orang pada 2010 menjadi 127.420 orang pada 2018 atau naik 134 persen. 

Geliat di sektor periwisata itu kemudian menaikan pendapat per kapita rakyat Banyuwangi, dari Rp Rp 20, 86 juta pada 2010, menjadi Rp 48,75 juta pada 2018.  Angka ini naik 134 persen.

Usut punya usut, peningkatan tersebut terjadi lantaran Banyuwangi merupakan salah satu wilayah yang memanfaatkan Program Inovasi Desa (PID) dengan baik.

Menteri Desa (Mendes) Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Eko Putro Sandjojo mengatakan, tujuan pelaksanaan Program Inovasi Desa (PID) adalah supaya pengelolaan dana desa bisa lebih baik.

Dengan begitu dana tersebut bisa dipakai untuk kegiatan pembangunan kreatif dan inovatif. Adapun dasar pelaksanaan PID adalah untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 

"Caranya melalui proses pengelolaan pengetahuan dan pertukaran pengalaman antar desa," ujar Menteri Eko pada Workshop Pengawasan Program Inovasi Desa, di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis (4/7/2019).

Tujuan pelaksanan PID adalah untuk mendorong terciptanya kreativitas masyarakat desa sekaligus mengembangkan potensi yang dimiliki.

Selain itu, lewat PID diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi penguatan kapasitas desa yang diorientasikan guna memenuhi beberapa pencapaian. 

“Seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) dan program prioritas Kementerian Desa PDTT melalui  peningkatkan produktivitas perdesaan,” jelasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Inspektur Jenderal Ansar Husen mengatakan, Kemendes PDTT telah melaksanakan PID dengan anggaran dari pinjaman Bank Dunia. 

“Dari anggaran tersebut telah menjangkau seluruh kabupaten di 33 Provinsi, kecuali DKI Jakarta,” papar Ansar.

Ansar menambahkan, inovasi yang muncul dari suatu desa akan ditularkan ke desa lainnya yang mempunyai potensi untuk dapat melaksanakanya. 

“Kegiatan tersebut dilakukan melalui Bursa Inovasi Desa (BID) yang dilaksanakan di setiap kabupaten,” pungkasnya.

Sebagai informasi, dalam empat tahun ini pemerintah telah menggelontorkan dana desa Rp 257 triliun. Dana ini sebagian besar digunakan untuk pembangunan infrastruktur desa. 

Kabar baiknya, Eko mengatakan, dalam lima tahun ke depan, anggaran tersebut akan dinaikkan menjadi Rp 400 triliun. Namun, dana tersebut tidak lagi hanya berfokus pada infrastruktur saja.

“Jadi kami harus pakai dana itu untuk pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan pemberdayaan ekonomi desa.” pungkasnya.