Prabowo, Sandiaga, AHY, hingga Puan Masuk Jajaran Elite Partai Berpotensi Maju Pilpres 2024

Dari jumlah tersebut, enam di antaranya adalah elite partai politik. Enam orang itu adalah Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto, eks Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno, dan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto.

Ada pula Komandan Satuan Tugas Bersama Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Ketua DPP (nonaktif) PDI-P Puan Maharani, dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Seperti apa perjalanan mereka di ranah politik hingga berpeluang maju dalam Pilpres 2024? Berikut profil keenam elite parpol yang dinilai berpotensi maju pada Pilpres 2024:

1. Prabowo Subianto

Siapa yang tak kenal Prabowo Subianto? Namanya dikenal luas dalam kancah perpolitikan Indonesia sejak era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto.

Saat itu, dia dikenal sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus (Kopassus) TNI Angkatan Darat.

Setelah lepas dari karier militer, sepak terjang Prabowo di dunia politik cukup disegani. Prabowo bahkan sempat menjadi salah satu kandidat calon presiden Partai Golkar pada Pemilu 2004. Namun, saat itu dia dikalahkan Wiranto dalam konvensi capres Partai Golkar. 

Prabowo kemudian mendirikan Partai Gerindra pada 2008. Pada Pilpres 2009, Prabowo mendampingi Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri sebagai calon wakil presiden. Namun, ia bersama Megawati gagal melenggang ke Istana.

Lima tahun kemudian, pada Pilpres 2014 Prabowo kembali maju dengan menggandeng Ketua Umum PAN Hatta Rajasa. Pasangan ini gagal, Pilpres 2014 dimenangi pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Lagi, pada Pilpres 2019 Ketua Umum Partai Gerindra ini maju sebagai capres dengan mendapuk Sandiaga Salahuddin Uno sebagai cawapres. Namun, keduanya kalah atas pasangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Prabowo mengawali karier sebagai seorang militer. Lulus pendidikan militer pada 1974, ia ditugaskan menjadi Komandan Peleton Grup I Kopassus dan bertugas di Timor-Timor.

Pada 1983, karier militernya semakin cemerlang dengan menjadi Wakil Komandan Detasemen 81 Penanggulangan Teror (Gultor) Kopassus. Beberapa tahun kemudian, Prabowo diangkat menjadi Komandan Jenderal Kopassus.

Puncaknya, pada 1998 Prabowo menjadi Panglima Komando Strategis Angkatan Darat (Pangkostrad) dengan membawahkan sekitar 11.000 prajurit.

Pascareformasi, Prabowo diberhentikan dari jabatan Pangkostrad. Kemudian, ia ditugaskan sebagai Komandan Sekolah Staf dan Komando ABRI.

Setelah menjalani sidang Dewan Kehormatan Perwira terkait beberapa kasus, Prabowo diberhentikan dari militer. Pangkat militernya adalah letnan jenderal.

2. Sandiaga Salahuddin Uno

Sebelum terjun ke politik, nama Sandiaga Uno dikenal sebagai pengusaha muda dengan berbagai lini bisnisnya.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun dari Litbang Kompas, Sandiaga pernah berkarier sebagai pemegang saham PT Adaro Indonesia, Presdir PT Alberta Communication, Presdir PT Mitra Telecommunication, dan bergabung dengan beberapa perusahaan internasional di Singapura dan Kanada.

Di dunia usaha, Sandiaga diakui sebagai seorang pebisnis sukses dan tercatat sebagai salah satu orang terkaya di Indonesia.

Sandiaga pernah dinobatkan oleh Globe Asia sebagai orang terkaya ke-63 di Indonesia dengan jumlah kekayaan mencapai 245 juta dollar AS.

Ia juga mendapat penghargaan "Enterpreneur of the Year" dari Enterprise Asia pada 2008.

Sandiaga semakin dikenal sebagai pejabat publik setelah memenangi Pilkada DKI Jakarta 2017 sebagai Wakil Gubernur bersama Anies Baswedan yang menjabat Gubernur.

Belum genap dua tahun menjabat wagub, Sandi berhenti dari jabatan. Ia maju sebagai cawapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2019.

Tahun 2004 menjadi awal karier politik Airlangga. Pada tahun tersebut, ia menjabat sebagai Wakil Bendahara DPP Golkar hingga 2009.

Airlangga terpilih sebagai anggota DPR periode 2009-2014 dan 2014-2019 dengan Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat V.

Pada 2016 terjadi perombakan Kabinet Kerja Jilid II. Airlangga dipercaya oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat Menteri Perindustrian menggantikan Saleh Husin.

Dengan jabatan ini, dia mengikuti jejak ayahnya, Hartarto Sastrosoenarto, yang pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian di era Orde Baru.

Pada akhir 2017, Airlangga juga ditunjuk sebagai Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto yang terjerat kasus korupsi.

4. Agus Harimurti Yudhoyono

Agus Harimurti Yudhoyono atau lebih dikenal sebagai AHY merupakan putra pertama presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Ani Yudhoyono.

AHY mengawali karier dengan menjadi Komandan Peleton Batalyon Infanteri Lintas Udara 305/Tengkorak, jajaran Brigif Linud 17 Kostrad.

Berangkat dari komandan peleton, namanya terus melejit hingga pada 2008 membantu Kementerian Pertahanan untuk merealisasikan pendirian Universitas Pertahanan Indonesia. 

Aktif di dunia militer, Agus juga melanjutkan pendidikan master di Nanyang Technological University dan Harvard University.

Ia juga sempat mengikuti pendidikan Sekolah Lanjutan Perwira di Fort Benning, Amerika Serikat, dan menjadi lulusan terbaik.

Setelah kembali ke Indonesia, ia ditugaskan sebagai Kepala Seksi 2 Operasi di Satuan Elite Kostrad, Brigade Infanteri Lintas Udara 17.

Pada Juni 2014, AHY bertolak ke Amerika Serikat untuk melanjutkan Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad). Saat kembali ke Indonesia, dia menjadi Komandan Batalyon (Danyon) Infanteri Mekanis 203/Arya Kemuning.

Pada September 2016, Partai Demokrat bersama PPP, PKB, dan PAN mencalonkan AHY sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Ia pun memilih "menamatkan" karier militernya.

Namun, AHY kalah pada putaran pertama Pilkada DKI dan gagal melenggang ke kursi DKI 1.

Karier politik dilanjutkan dengan menjadi Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Demokrat untuk pilkada serentak 2018 dan Pemilu 2019.

Akhir Febuari 2019, AHY ditinjuk untuk memimpin langsung pemenangan Pemilu 2019 menggantikan SBY lantaran presiden ke-6 RI itu tengah mendampingi Ani Yudhoyono yang kala itu sakit.

Puan adalah putri dari Ketua ke-12 MPR Taufik Kiemas serta cucu dari presiden pertama RI Soekarno. Oleh karena itu, tak heran jika darah politik mengalir deras pada diri Puan.

Sejak duduk di bangku sekolah, Puan sudah terbiasa dengan dinamika politik yang melibatkan keluarganya.

Pada usia 33 tahun, dia mulai aktif di dunia politik dengan bergabung di PDI Perjuangan. 

Tiga tahun setelahnya, Puan ikut berkompetisi dalam Pileg 2009 Dapil Jawa Tengah V dan lolos sebagai anggota DPR 2009-2014. Ia bahkan meraih suara terbanyak kedua secara nasional.

Saat itulah karier politik Puan mulai memuncak. Ia didaulat menjadi Ketua Fraksi PDI-P di DPR menggantikan Tjahjo Kumolo.

Pada Pilpres 2014, Puan ikut berjuang dalam memenangkan pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ia lantas ditunjuk Presiden Jokowi sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 2014. Di usianya yang kala itu menginjak 41 tahun, Puan menjadi menko termuda.

Puan kembali maju sebagai caleg PDI-P Dapil Jateng V dalam Pemilu 2019. Ia berhasil meraih suara tertinggi sebanyak 404.034.

Muhaimin muda aktif berorganisasi. Dia merupakan Ketua Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Yogyakarta pada 1990-1997.

Pengalaman aktif berorganisasi mengantarnya langsung ke jabatan Sekretaris Jenderal PKB pada 1998. Ia menjadi Ketua Umum PKB dari 2005 hingga 2010.

Pada 1 September 2014, ia secara aklamasi terpilih kembali sebagai Ketua Umum karena dianggap berhasil menaikkan suara Pemilu 2014 menjadi 9,04 persen.

Karier di DPR dimulai pada 1999 dan terpilih menjadi Wakil Ketua DPR. Saat itu usianya masih 32 tahun dan hingga kini masih memegang rekor sebagai pimpinan DPR termuda.

Pada 2009, Cak Imin diangkat menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Di tahun yang sama, dia menerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputra Adi Pradana.

Cak Imin terpilih kembali menjadi anggota DPR untuk keempat kali untuk periode 2014-2019 dari Dapil Jawa Timur VIII setelah memperoleh 116,694 suara.

Pertengahan Maret 2018, pria kelahiran Jombang, 24 September 1966, ini ditunjuk PKB untuk menduduki jabatan sebagai Wakil Ketua MPR.

Penunjukan tersebut dilakukan berdasarkan rapat pleno Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB. Fraksi Kebangkitan Bangsa mendapat jatah satu kursi pimpinan MPR setelah UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) berlaku.