Salin Artikel

Wiranto Minta Pembangunan Hunian Tetap Korban Gempa Sulteng Tak Mangkrak

Hal itu disampaikan Wiranto saat meresmikan pembangunan hunian tetap di Pombewe, Sigi, Sulteng, Senin (1/7/2019).

"Nah ini jangan sampai kita ikut-ikutan yang dulu ya. Peletakkan batu pertama acaranya bagus dan megah habis itu berhenti, istilahnya mangkrak," ujar Wiranto.

Ia meminta kementerian dan lembaga terkait serta pemerintah daerah segera melakukan langkah teknis untuk menyukseskan pembangunan hunian tetap.

Wiranto pun melanjutkan peresmian pembangunan hunian tetap dengan menggelar rapat koordinasi. Rapat tersebut diikuti oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen Doni Monardo, Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil, dan Sekretaris Daerah Sulteng M Hidayat.

Melalui rapat tersebut, Wiranto berharap langkah-langkah yang harus dilakukan agar pembangunan hunian tetap sepesai tepat waktu bisa terpetakan.

Ia meyakini jika langkah-langkah telah terpetakan, akan mempermudah proses eksekusi dalam membangun hunian tetap tersebut.

Wiranto menambahkan, pemerintah juga akan segera menyelesaikan permasalahan selain pembangunan hunian tetap. Di antaranya ialah penyelesaian pembagian santunan, jaminan hidup (Jadup) bagi keluarga korban yang meninggal dunia, dan dana stimulan bagi korban yang masih hidup.

"Saya mengharapkan selesai rapat ini kami sudah pasti dengan langkah-langkah kami apakah itu korban yang meninggal, membutuhkan dana santunan, perbaikan rumah. Baik rusak berat, sedang, ringan ataupun dana lain yang harus diterima masyarakat," kata dia.

Diberitakan sebelumnya, pada tahap awal akan dibangun 3.800 unit hunian tetap di tiga lokasi yaitu di Tondo (Palu), Duyu (Palu), dan Pombewe (Sigi) yang dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta bantuan dari Yayasan Buddha Tzu Chi. Pemerintah menargetkan membangun 11.788 unit.

https://nasional.kompas.com/read/2019/07/01/17473351/wiranto-minta-pembangunan-hunian-tetap-korban-gempa-sulteng-tak-mangkrak

Terkini Lainnya

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke