Kemenkominfo Tak Akan Batasi Medsos pada Hari Putusan MK 27 Juni

Sebab, berdasarkan analisis, penyebaran konten negatif di media sosial setelah 21-24 Mei 2019 hingga saat ini cenderung mengalami penurunan. 

Jadi, apabila kondisi ini bertahan, Kemenkominfo tidak melakukan pembatasan penggunaan media sosial. 

"Kami monitor dari waktu ke waktu ya. Waktu tanggal 21, 22, 23, 24 (Mei), grafik (penyebaran konten negatif) meningkat. Nah sekarang ini kita ada di sini (grafik menurun)," ujar Menkominfo Rudiantara saat dijumpai di Istana Presiden Jakarta, Senin (24/6/2019). 

"Kalau sudah begini, apa tetap mau dibatasin? Ada alasan enggak pembatasan kalau sudah turun begini? Ya enggak usahlah ya tentunya," lanjut dia. 

Soal penyebaran konten negatif di media sosial yang bergantung pada momentum tertentu, Rudiantara tidak mau berandai-andai. Menurut dia, pembatasan tersebut harus didasarkan pada data dan analisis, bukan sekadar perkiraan-perkiraan. 

Ia juga menolak menjawab saat ditanya apakah Kemenkominfo memperkirakan penyebaran  konten negatif akan meningkat pada saat MK memutuskan sengketa hasil Pemilu 2019. 

"Janganlah kita ini berandai-andai. Kita mesti berpikir positif," ujar Rudiantara.

Ia pun mengajak seluruh elemen bangsa bersama-sama menjaga media sosial dari konten negatif. 

"Justru saya mengharapkan bantuan dari teman-teman semua menyampaikan, ini tanggung jawab kita semua agar ini tidak naik lagi," ujar Rudiantara.

"Mau pemerintah, masyarakat. Hari ini besok sampaikan ke publik bahwa ayo kita jaga dunia maya, jangan memantik hoaks yang berkaitan dengan hasil pemilu, dan jangan mengedarkan hoaks," lanjut dia. 

Putusan MK

MK mempercepat jadwal sidang pleno pengucapan putusan sengketa hasil Pilpres 2019. Awalnya, sidang pengucapan putusan akan digelar pada Jumat (28/6/2019). Namun, berdasarkan rapat majelis hakim, sidang dipercepat satu hari menjadi Kamis (27/6/2019).

"Berdasarkan keputusan rapat permusyawaratan hakim (RPH) hari ini, sidang pleno pengucapan putusan akan digelar pada Kamis, 27 Juni 2019 mulai pukul 12.30 WIB," kata Kepala Bagian Humas dan Kerja Sama Dalam Negeri Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono ketika dihubungi Kompas.com, Senin (24/6/2019).

Menurut Fajar, pihaknya juga telah menyampaikan surat panggilan sidang untuk pihak-pihak yang berperkara.

Mereka adalah pihak pemohon dalam hal ini paslon nomor urut 02 Prabowo-Sandi, pihak termohon yaitu Komisi Pemilihan Umum (KPU), pihak terkait yaitu paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).