Salin Artikel

Demokrat Tolak Usul KLB untuk Gantikan SBY sebagai Ketum

Ketua Dewan Kehormatan DPP Partai Demokrat Amir Syamsuddin menegaskan, alasan dan tata cara yang memungkinkan terselenggaranya KLB telah diatur secara tegas dan limitatif dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) partai.

Sehingga tampilnya beberapa kader yang sesenior apapun tidak bisa mengesampingkan ketentuan-ketentuan tersebut.

"Persoalan KLB adalah persoalan serius yang wajib diketahui dan terinformasikan secara nasional dan tidak boleh dimunculkan apalagi dideklarasikan hanya oleh segelintir senior," kata Amir kepada Kompas.com, Jumat (14/6/2019).

Sebelumnya, senior Demokrat yang tergabung dalam Gerakan Moral Penyelamatan Partai Demokrat (GMPPD) mendorong DPP menggelar Kongres Luar Biasa paling lambat pada 9 September 2019.

Beberapa politisi senior yang tergabung dalam gerakan ini, yakni Anggota Majelis Tinggi Partai Demokrat Max Sopacua, pendiri Demokrat Ahmad Mubarok, dan tokoh senior lain seperti Ahmad Jaya dan Ishak.

Normalnya, Kongres Demokrat yang digelar lima tahunan baru akan diselenggarakan pada 2020.

Namun, para senior menilai Kongres sebagai forum tertinggi untuk memilih ketua umum dan pengurus baru mendesak untuk dilakukan karena perolehan suara yang anjlok.

Perolehan suara Demokrat turun menjadi 7,7 persen pada pemilu legislatif 2019. Padahal, pada pemilu 2014 lalu perolehan suara Demokrat mencapai 10,9 persen.

Amir mengatakan, pihaknya menghargai masukan dari para senior itu. Namun, ia menilai masukan itu tidak disampaikan dalam forum dan waktu yang tepat.

"Semua ada forum, waktu dan tempatnya untuk dikemukakan sesuai ketentuan dalam AD/ART," kata dia.

Saat ditanya soal sikap para pengurus Demokrat di daerah terkait usul Kongres Luar Biasa ini, Amir tak menjawab secara tegas.

Salah satu syarat terselenggaranya Kongres Luar Biasa adalah persetujuan dari mayoritas Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Demokrat.

"Justru DPD dan DPC tidak boleh dihadapkan pada situasi yang dapat membingungkan. Terlebih pula timing yang tidak tepat karena mereka semua baru saja merasakan kehilangan dan berduka atas berpulangnya alm Ibu Ani," kata Amir.

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/14/08240031/demokrat-tolak-usul-klb-untuk-gantikan-sby-sebagai-ketum

Terkini Lainnya

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Pemprov Sumbar Diminta Bangun Sistem Peringatan Dini Banjir Bandang di Permukiman Sekitar Gunung Marapi

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Kunjungi Kebun Raya Bogor

Nasional
BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

BNPB: 20 Korban Hilang Akibar Banjir Lahar di Sumbar Masih dalam Pencarian

Nasional
Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Jokowi Ajak Gubernur Jenderal Australia Tanam Pohon di Bogor

Nasional
Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Pernyataan Kemendikbud soal Pendidikan Tinggi Sifatnya Tersier Dinilai Tak Jawab Persoalan UKT Mahal

Nasional
PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

PKS Usul Proporsional Tertutup Dipertimbangkan Diterapkan Lagi dalam Pemilu

Nasional
Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Jokowi Terima Kunjungan Kenegaraan Gubernur Jenderal Australia David Hurley

Nasional
Polri Tangkap 3 Tersangka 'Ilegal Fishing' Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Polri Tangkap 3 Tersangka "Ilegal Fishing" Penyelundupan 91.246 Benih Bening Lobster

Nasional
PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

PDI-P Anggap Pernyataan KPU soal Caleg Terpilih Maju Pilkada Harus Mundur Membingungkan

Nasional
Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Kesaksian JK dalam Sidang Karen Agustiawan yang Bikin Hadirin Tepuk Tangan...

Nasional
DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

DPR Tunggu Surpres Sebelum Bahas RUU Kementerian Negara dengan Pemerintah

Nasional
Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nurul Ghufron Akan Bela Diri di Sidang Etik Dewas KPK Hari Ini

Nasional
Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Prabowo Nilai Gaya Militeristik Tak Relevan Lagi, PDI-P: Apa Mudah Seseorang Berubah Karakter?

Nasional
Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Hadir di Dekranas Expo 2024, Iriana Jokowi Beli Gelang dan Batik di UMKM Binaan Pertamina

Nasional
Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Jokowi Ucapkan Selamat ke PM Baru Singapura Lawrence Wong

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke