Salin Artikel

Jokowi Keluar Istana, Temui Masyarakat yang Antre di Monas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) keluar dari kompleks Istana Kepresidenan untuk menemui ratusan masyarakat yang mengantre di areal parkir barat Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (5/6/2019). Masyarakat mengantre untuk bersilaturahim dengan Presiden di Lebaran hari pertama.

Mereka kehabisan waktu untuk masuk ke dalam Istana Negara, tempat "open house" berlangsung yang ditutup pukul 12.00.

Jokowi mengatakan, ia sengaja keluar Istana karena mengetahui warga yang datang begitu banyak dan tidak dapat kesempatan untuk masuk ke dalam Istana.

"Saya ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada bapak ibu saudara sekalian yang sudah rela berada di sini," kata Jokowi di tengah kerumunan orang.

Jokowi kemudian menyalami kerumunan warga. Suasana begitu riuh karena masyarakat berebut bersalaman dengan Kepala Negara.

"Saya tidak bisa foto satu per satu. Jadi foto bareng-bareng ya," kata Jokowi menanggapi banyaknya permintaan foto dari masyarakat.

Jokowi keluar sekitar pukul 11.40 dan kembali masuk ke dalam kompleks Istan kepresidenan pukul 11.50 dengan naik mobil golf.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar "open house" di Istana Kepresidenan, Rabu (5/6/2019), usai menjalankan shalat id di Masjid Istiqlal. 

"Open house" dibagi menjadi dua sesi. Sesi pertama, yakni pukul 09.00 - 10.00 WIB bagi pejabat negara. Sesi kedua, dari pukul 10.00 - 12.00 WIB untuk masyarakat umum.

Pada Lebaran tahun 2017, "open house" dilaksanakan di Istana Presiden Jakarta. Sementara, tahun 2018, "open house" dilaksanakan di Istana Presiden Bogor.

https://nasional.kompas.com/read/2019/06/05/12191351/jokowi-keluar-istana-temui-masyarakat-yang-antre-di-monas

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke