Salin Artikel

Tak Lolos ke DPR, PSI Jadikan Pemilu 2019 Modal untuk Pemilu Berikutnya

Meski tak lolos ambang batas parlemen sebesar empat persen, Sekretaris Jenderal PSI Raja Juli Antoni menuturkan bahwa perolehan suara mereka merupakan modal bagi partainya untuk pemilu berikutnya.

"Pada hari ini hasil quick count itu mirip dengan hasil yang dirilis oleh KPU dan sekali lagi dengan senang hati, inilah hasil perjuangan kami, sekitar 3 juta orang pemilih PSI adalah modal utama untuk kami bergerak dalam 5 tahun ke depan," kata Toni ketika dihubungi Kompas.com, Selasa (21/5/2019).

Menurutnya, PSI telah menerima bahwa partainya tak lolos menuju Senayan sejak hasil hitung cepat atau quick count diumumkan pada 17 April sore.

Toni menuturkan, hal itu dilakukan untuk memberikan pendidikan politik kepada publik bahwa akan ada yang menang dan kalah dalam kontestasi demokrasi tersebut.

"Ketua Umum melakukan concession speech atau pidato kekalahan untuk memberikan pendidikan politik kepada anak bangsa bahwa demokrasi adalah sebuah pertarungan konstitusional di mana akan ada selalu yang kalah dan ada yang menang," ungkapnya.

Setelah hasil perolehan pemilu tersebut diumumkan, ia menuturkan bahwa partainya sudah menyiapkan diri untuk pemilu berikutnya.

"Kami sudah mulai bekerja untuk menata diri, memperbaiki diri, memperbaiki strategi kampanye kami, supaya ke depan kami tampil sebagai partai yang ada di parlemen," tutur Toni.

Sebelumnya, hasil rekapitulasi ditetapkan KPU pada Selasa (21/5/2019) pukul 01.46 WIB melalui Keputusan KPU Nomor 987/PL.01.8-KPT/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

PSI mendapatkan urutan ke-12 dari 17 parpol dengan perolehan suara sebesar 2.650.361 juta atau 1,89 persen.

https://nasional.kompas.com/read/2019/05/21/12144241/tak-lolos-ke-dpr-psi-jadikan-pemilu-2019-modal-untuk-pemilu-berikutnya

Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke