TNI-Polri Tak Gunakan Amunisi Tajam saat Amankan Ibu Kota pada 22 Mei

Salah satu skenario itu diungkapkan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin (20/5/2019).

"Kami sudah rapat di Menkopolhukam, menyepakati, hindarkan TNI-Polri kita dari senjata amunisi tajam. Jadi enggak akan ada lagi itu sekarang penggunaan amunisi tajam, dilarang," ujar Moeldoko.

Selain itu, aparat pengamanan juga akan didesain tidak akan melakukan kontak secara langsung dengan pengunjuk rasa. Hal ini dilakukan demi meminimalisasi jatuhnya korban, baik dari pengunjuk rasa maupun dari aparat.

"Secara taktikal sudah disusun dengan baik. Kami sudah teruji dalam hal demo di mana-mana, bisa menangani. Ini pemerintah yang punya tanggung jawab dalam melindungi segenap bangsa," ujar Moeldoko.

Rencananya, jumlah personel TNI-Polri yang akan diterjunkan di Ibu Kota pada 22 Mei 2019 sebanyak 28.000.

Oleh sebab itu, Moeldoko yang merupakan mantan Panglima TNI itu berharap masyarakat tidak perlu takut menjalani aktivitas pada tanggal tersebut.

"Kami juga mengimbau masyarakat tidak perlu berkumpul-kumpulah. Poinnya di situ," ujar dia.

Berpotensi Disusupi Teroris

Diberitakan, informasi soal dugaan penyusup dalam aksi unjuk rasa 22 Mei 2019 itu pertama diungkap Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko. Ia menegaskan, imbauan aparat keamanan agar masyarakat tidak bergabung ke aksi unjuk rasa itu, bukan untuk 'menggemboskan' aksi itu sendiri.

Imbauan perlu dibuat lantaran ada kelompok yang memanfaatkan aksi unjuk rasa tersebut untuk mengganggu ketertiban dan keamanan negara.

"Situasi itu mengundang pihak-pihak tertentu yang sering kita dengar. Ada kelompok teroris dan kelompok lain yang kepingin memanfaatkan situasi," ujar Moeldoko saat dijumpai di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Senin siang.

Indikasi mengarah ke situasi chaos, lanjut Moeldoko, sudah cukup kuat. Baru-baru ini, Polri menangkap sejumlah terduga teroris. Dari mereka, Polri mendapatkan banyak informasi mengenai pemanfaatan aksi 22 Mei 2019.

Pertama, mereka menyiapkan senjata api, lengkap dengan peluru tajam serta peredamnya. Polri pun menduga, perlengkapan itu akan diarahkan ke kerumunan massa sehingga seolah-olah peluru itu datang dari TNI-Polri yang berjaga.

Kedua, kelompok teror juga sudah mempersiapkan martir yang akan dikorbankan pada aksi unjuk rasa itu.

"Sehingga nanti akan menjadi titik awal mereka melakukan anarkis," lanjut mantan Panglima TNI tersebut.

Dengan skenario demikian, maka tentu opini yang akan terbangun adalah pemerintah menggunakan TNI-Polri untuk sewenang-wenang dengan masyarakat. Ini cara untuk membangkitkan simpati publik dan membuat ketidakpercayaan ke pemerintah.

Oleh sebab itu, Moeldoko pun menganjurkan kepada peserta aksi unjuk rasa yang akan memprotes hasil penetapan Pemilu 2019 oleh KPU lebih baik menempuh jalur hukum terkait aspirasinya tersebut.