Hendropriyono: Tak Ada Sejarah Kudeta Sipil Berhasil Kecuali Didukung TNI-Polri

"Enggak ada apa-apa. Rakyat tenang saja. Saya yakin, kita semua bagaimanapun di lubuk hati di tiap kita adalah nasionalis. Masa kita enggak mau jadi bangsa Indonesia lagi, kan enggak mungkin," kata Hendropriyono seusai buka puasa bersama di kediaman Ketua DPD Oesman Sapta Odang di Jalan Karang Asem Utara, Kuningan, Jakarta, Rabu (15/5/2019) malam.

Hal ini disampaikan Hendropriyono menanggapi sikap calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menolak hasil penghitungan suara oleh KPU. Di sisi lain, kubu Prabowo juga sudah menyatakan tidak akan mengajukan gugatan sengketa pemilu ke Mahkamah Konstitusi.

Hendropriyono menilai, sikap Prabowo itu tak akan memengaruhi apa pun. Ia juga meyakini tak akan terjadi kericuhan karena masyarakat akan menerima apa pun yang diputuskan KPU. Aksi people power yang disuarakan oleh sejumlah pendukung Prabowo diyakini tak akan berjalan.

"Apa pun namanya, kalau mau capai kekuasaan tidak mengikuti aturan undang-undang yang berlaku dan konstitusi, itu namanya kudeta. Tapi kudeta sipil, itu enggak boleh," kata Hendropriyono.

"Kudeta sipil pun enggak pernah ada sejarahnya berhasil kecuali didukung TNI-Polri. Selama tidak didukung, tidak mungkin, jauh panggang dari api," kata purnawirawan jenderal TNI ini.

Sebelumnya, Prabowo menyatakan penolakan terhadap penghitungan resmi yang dilakukan oleh KPU karena dinilai penuh kecurangan. Sebaliknya, Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandi mengklaim mereka memenangi Pilpres 2019 dengan perolehan suara 54,24 persen dan Jokowi-Maruf Amin 44,14 persen.

Perolehan suara yang diklaim hasil penghitungan internal paslon 02 itu bertolak belakang dengan hasil Situng KPU yang sudah menembus 82,68 persen data masuk. Penghitungan KPU menunjukkan Jokowi-Maruf Amin unggul dengan 56,23 persen dan Prabowo-Sandi kalah dengan 43,77 persen.

Meski mengklaim ada kecurangan, Dewan Penasihat DPP Partai Gerindra Raden Muhammad Syafi'i mengatakan, Prabowo-Sandi tidak akan mengajukan gugatan ke MK. Ia mengaku pihaknya sudah tidak percaya lagi terhadap Mahkamah Konstitusi.