KPK Harap Pendidikan Antikorupsi Diimplementasikan di Seluruh Kampus

Hal itu disampaikan Laode dalam Koordinasi Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi, Jakarta, Rabu (15/5/2019).

"Kami sangat berharap pendidikan antikorupsi ini kita mulai bersama, apakah itu ada mata kuliah wajib khusus tentang pendidikan integritas dan antikorupsi. Kedua, mungkin mata kuliah pilihan. Atau, diinsersi dalam mata kuliah yang telah ada," kata Laode.

Laode mengapresiasi sejumlah perguruan tinggi negeri atau swasta yang telah menjalankan pendidikan antikorupsi di kampus.

"Kami mengapresiasi secara khusus kepada beberapa perguruan tinggi, misal di Universitas Paramadina, pendidikan antikorupsinya itu wajib dan diterima kepada seluruh mahasiswa yang kuliah, ada Institut Teknologi Bandung yang jadi mata kuliah pilihan, Universitas Brawijaya, PKN STAN, Poltekes Kemenkes, dan lainnnya," kata Laode.

Laode mengingatkan, pendidikan antikorupsi tak sekadar masuk kurikulum atau diajarkan sebatas pada teori. Menurut dia, dosen juga harus menunjukkan sikap antikorupsi di hadapan mahasiswanya.

"Memberi pelajaran antikorupsi itu tidak susah, tapi memberikan panutan sebagai dosen yang wajar untuk mengajar mata kuliah integritas atau mata kuliah antikorupsi itu berat," kata dia.

Ia mencontohkan, dosen harus transparan dalam memeriksa tugas atau ujian mahasiswa. Caranya, dengan mengembalikan hasil koreksi atau ujian itu ke mahasiswa yang bersangkutan.

"Karena selama ini kan yang saya tahu selama kuliah ya saya lulus atau tidak lulus. Saya dapat A, B, C atau D gitu, feedbacknya enggak banyak yang diterima. Sehingga apa yang terjadi? Ya dia tidak tahu salahnya, dia harus perbaiki dimananya? Itu yang susah," katanya.

"Memang paling penting menurut saya bagaimana menerapkan nilai antikorupsi itu. Masuk dalam kurikulum, langkah baik. Tapi yang lebih baik lagi bagaimana kita menginternalisasikan pendidikan karakter dan integritas antikorupsi itu dalam keseharian kita," sambungnya.