Dibahas di Istana, Sengketa Lahan BUMN Vs Warga Kampar Akhirnya Tuntas

PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V yang bersengketa dengan masyarakat adat di Kampar, dipastikan akan menyerahkan lahannya seluas lebih dari 2.800 hektar kepada masyarakat setempat.

Penyelesaian sengketa ini selesai setelah dibawa ke dalam rapat kabinet terbatas yang dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (3/5/2019)

"Secara spesifik Presiden minta selesaikan sengketa masyarakat dengan BUMN. Untuk hari ini sengketa masyarakat adat di Kampar dengan PTPN selesai," kata Sofyan Djalil dalam jumpa pers usai rapat terbatas.

Selain menteri kabinet kerja, rapat tersebut juga dihadiri Gubernur Riau Syamsuar, Bupati Kampar Catur Sugeng Susanto beserta perwakilan kepala desa dan masyarakat adat.

"Jadi untuk 2800 hektare tanah yang menjadi klaim masyarakat ulayat sudah diselesaikan, PTPN melepaskan, kemudian akan diberikan haknya kepada masyarakat tersebut," sambung Sofyan.

Sengketa ini, menurut dia, sudah berjalan lama, bahkan sudah masuk ranah pengadilan hingga ke Mahkamah Agung.

Dengan tuntasnya sengketa ini, maka Pemda setempat diminta mendata siapa saja yang berhak atas lahan tersebut.

"Kami minta pemda tulis siapa yang menerima. Kalau berapa luas tergantung berapa yang nerima. Intinya sengketa lahan 2.800 itu tuntas," ujar Sofyan.

Sebelumnya saat membuka rapat terbatas itu, Presiden Jokowi mengancam pemerintah akan mencabut konsesi lahan milik swasta atau BUMN jika terjadi sengketa dengan masyarakat.

Jokowi menegaskan pemberian konsesi kepada BUMN atau swasta jangan sampai mengganggu masyarakat setempat.

Jokowi mengaku setiap kali ke daerah, ia selalu mendapat keluhan dari masyarakat mengenai terjadinya sengketa lahan, baik antara rakyat dengan perusahaan swasta, rakyat dengan BUMN, maupun rakyat dengan pemerintah.

Terakhir, Jokowi mendapat keluhan soal sengketa lahan yang terjadi di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.

"Saya kira ini bukan hanya di Kampar saja tapi di semua Kabupaten kejadian-kejadian itu ada semuanya dan saya minta segera diselesaikan secepat-cepatnya, dituntaskan agar rakyat memiliki kepastian hukum, ada rasa keadilan," kata dia.

"Saya sampaikan, kalau yang diberi konsesi sulit-sulit, cabut konsesinya. Saya udah perintahkan ini cabut seluruh konsesinya. Tegas, tegas," sambung Jokowi.