BPN Prabowo-Sandi: Kalau Ada Tim Kami yang Salah, Monggo Dilaporkan

Termasuk jika kecurangan itu dilakukan oleh tim sukses atau pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 02.

"Kalau ada tim kami yang salah, monggo dilaporkan. Silakan dilaporkan kalau ada pihak kami yang salah," ujar Andre ketika dihubungi, Kamis (2/5/2019).

Andre mengatakan, sejak awal pihaknya memang menginginkan pemilu yang jujur dan adil. Hal ini berlaku untuk dua kubu pada Pemilihan Presiden 2019.

Menurut Andre, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto juga sudah mengingatkan tim kampanye mengenai ini.

"Semangat Pak Prabowo itu adalah pemilu jurdil tanpa kecurangan. Berkali-kali dia imbau kepada kami agar jangan ada kecurangan," kata dia.

Setelah dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Andre berharap pelakunya bisa menerima hukuman.

BPN juga mengumpulkan dugaan kecurangan yang menguntungkan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

"Setelah komplet datanya kita laporkan secara resmi. Jadi kita minta TKN laporin aja kalau memang ada datanya. Enggak usah ngoceh-ngoceh di media," ujar Andre.

Direktorat Hukum dan Advokasi Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin menerima 14.843 laporan dugaan pelanggaran atau kecurangan yang menguntungkan paslon 02, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, di dalam negeri.

Sebelumnya, Direktur Hukum dan Advokasi TKN, Ade Irfan Pulungan, mengatakan, laporan tersebut diterima dari berbagai pihak melalui posko pengaduan yang telah dibuka sejak 9 April 2019.

"Ada 14.843 laporan pengaduan yang masuk melalui posko pengaduan ini hampir di seluruh nasional, Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua," kata Ade saat konferensi pers di Rumah Cemara, Jakarta Pusat, Rabu (1/5/2019).

Jika dilihat dari sebaran wilayahnya, DKI Jakarta menjadi wilayah dengan laporan terbanyak, yaitu 5.123 laporan.

Kemudian, diikuti dengan Jawa Barat dengan 3.503 laporan. Tempat ketiga terbanyak adalah Yogyakarta dengan 1.716 laporan.

Dugaan kecurangan tersebut berupa intimidasi, praktek politik uang, surat suara tercoblos, dan salah input formulir C1.

Ade mengatakan, laporan tersebut rencananya akan dilaporkan kepada pengawas pemilu.

"Besok kami ke Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu)," ungkap Ade.