Timses Jokowi: Kubu Prabowo Hoaks Berjamaah soal Kecurangan Pemilu

Daripada membentuk pansus yang akan memakan proses panjang dan lama, TKN mengusulkan agar kubu paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno membuktikan saja kecurangan yang mereka alami dan melaporkannya ke Bawaslu.

"Justru kami meminta ke pihak 02 untuk membuktikan perkataan mereka soal adanya kecurangan-kecurangan yang terjadi secaara terstruktur, sistematis, dan masif. Kita coba minta itu disampaikan ke publik benar enggak, jadi jangan asal banyak ngomong," kata Direktur Advokasi dan Hukum TKN Ade Irfan Pulungan di Posko Cemara, Jakarta, Kamis (15/4/2019).

Ade menilai tak ada alasan untuk membentuk pansus kecurangan pemilu. Usul pembentukan pansus itu menurut dia hanya untuk membangun sebuah framing bahwa pemilu penuh dengan kecurangan, padahal kenyataannya tidak demikian.

"Itu adalah sebuah kebohongan, itu sebuah hoaks, kenapa, karena kita tidak mendapat satu pun bukti yang mereka sampaikan soal adanya kecurangan. Saya menduga pihak 02 saat ini sedang membangun narasi atau framing kebohongan atau hoaks berjamaah tentang adanya kecurangan dalam pemilu ini," kata dia.

Ia menilai narasi ini dibangun karena kubu Prabowo menyadari kekalahan mereka dalam pilpres 2019. Sebab, hitung cepat yang dilakukan semua lembaga dan hasil hitung sementara KPU justru menunjukkan keunggulan untuk pasangan Jokowi-Ma'ruf.

"Mereka mengakui dan menyadari kekalahan mereka, psikologis orang yang kalah kan mereka akan melakukan apa saja, nah itu yang saya duga narasi yang sedang dibangun 02," ujar Irfan.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus) kecurangan Pemilu 2019. Sebab, menurut Anggota Dewan Pengarah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi itu, banyak temuan kecurangan pemilu yang cukup masif, terstruktur, dan brutal.

"Saya akan mengusulkan meski ini akhir periode, kalau misalnya teman-teman itu menyetujui akan bagus untuk evaluasi ke depan. Karena kecurangan ini cukup masif, terstruktur dan brutal. Mulai pra pelaksanaan, pelaksanaan dan pasca-pelaksanaan," kata Fadli saat ditemui wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (24/4/2019).