BPN: TKN Tidak Perlu Lihat Rekapitulasi Suara Kami karena Sifatnya Rahasia

Oleh karena itu, ia meminta TKN tidak membayangkan penghitungan real count yang dilakukan BPN sama seperti war room TKN.

"Jangan dibayangkan bahwa kami itu seperti apa yang dipunya TKN. Kami punya konsep berbeda terkait dengan pengumpulan suara C1 bukan seperti war room-nya TKN mungkin ya," kata Ferdinand saat dihubungi Kompas.com, Kamis (25/4/2019).

Ferdinand mengatakan, TKN tidak perlu melihat proses rekapitulasi suara versi BPN karena sifatnya rahasia.

"Boleh saja, tapi saya pikir tidak perlu karena itu sifatnya rahasia dan nanti ujungnya akan jadi barang bukti di MK," ujar Ferdinand.

Ferdinand juga mengatakan, BPN punya konsep rekapitulasi suara berpindah-pindah atau bergeser dari satu tempat ke tempat lain.

Hal ini berbeda dengan TKN yang memiliki satu tempat rekapitulasi suara.

Ia mengatakan, pengumpulan formulir C1 sudah dimulai sejak hari pemungutan suara di Hotel Ambara. Namun, setelah pemilu tempat rekapitulasi berpindah-pindah.

"Kemudian bergeser karena masalah teknologi ya modal komputer jinjing kemudian Wi-Fi kami bisa geser ke mana-mana untuk bergerak mengumpulkan formulir C1," kata dia.

"Jadinya kalau TKN mau lihat war room BPN 02 ya tidak mungkin karena kami mobil bergerak dan ganti-ganti IP address karena kami khawatir ada peretasan atau akses secara ilegal yang menghancurkan dokumen kami," lanjut Ferdinand.

Sebelumnya, Sekretaris Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma'ruf Amin, Hasto Kristiyanto, menyatakan pihaknya mengundang Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk memantau war room mereka.

Hal itu, kata Hasto, dilakukan sebagai bentuk transparansi TKN dalam merekapitulasi suara Pilpres 2019 di hadapan BPN.

Namun, Hasto mengatakan, setelah mengundang BPN, TKN juga ingin melihat war room milik BPN dan disaksikan bersama media.

"Baik pusat rekapitulasi JAMIN yang dilakukan TKN Jokowi-KH Ma'ruf Amin maupun Badan Saksi Pemilu Nasional PDI-P mengundang perwakilan BPN untuk melihat sistem rekapitulasi kami berdasarkan dokumen otentik C1," kata Hasto melalui keterangan tertulis.

"Kami undang lima personel, dua dari BPN dan tiga dari pengamat politik, disaksikan oleh media dan perwakilan mahasiswa, melihat pusat hitung suara kami. Setelah itu giliran kami ke pusat hitung BPN. Biar rakyat tahu, mana yang klaim dengan bukti dan mana yang memprovokasi," lanjut Sekjen PDI-P itu.