Hal itu diserukan Hendardi merespons dinamika politik pasca-pemilu yang digelar 17 April 2019.
"Seluruh elite dan partai politik mestinya menolak setiap upaya menarik mundur peradaban demokrasi pasca pilpres. Sebaiknya, mereka memobilisasi seluruh sumber daya politiknya untuk menjadikan pemilu sebagai kanal mengosilidasikan demokrasi di Indonesia," ujar Hendardi melalui keterangan tertulisnya, Selasa (23/4/2019).
Ia meminta seluruh elite partai politik baik kubu Joko Widodo-Ma'ruf Amin maupun Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk tidak melakukan hal-hal yang bertujuan mendelegitimasi penyelenggara pemilu.
Menurut dia, klaim-klaim kemenangan dan dugaan kecurangan pelaksanaan pemilu seharusnya tidak mengabaikan mekanisme dan tahapan-tahapan pemilu yang saat ini sedang berlangsung hingga hasil resmi rekapitulasi KPU pada 22 Mei 2019.
"Jangan melakukan tindakan yang kontra prosedur dan institusi demokrasi konstitusional yang ada. Jangan juga melempar narasi, propaganda, bahkan hoaks yang mendistorsi kebenaran dan membangun kecurigaan serta disinformasi di masyarakat," ujar dia.
Hendardi mengatakan, seluruh penyelenggara pemilu hendaknya juga melakukan tugas dan fungsinya untuk mewujudkan keadilan elektoral dan menegakkan integritas pemilu.
"Termasuk aparat keamanan juga hendaknya bertindak tegas menjamin stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Seluruh elemen masyarakat sipil juga melaksanakan fungsi demokratisnya mengawal integritas pemilu," kata Hendardi.
https://nasional.kompas.com/read/2019/04/23/11064081/imbauan-setara-institute-untuk-elite-parpol-setelah-pemilu-2019