Menahan Diri Seusai Pesta Demokrasi...

Pasca-publikasi hasil hitung cepat sejumlah lembaga survei, dinamika politik kembali bergolak, dari kedua pihak.

Hitung cepat sejumlah lembaga survei menempatkan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin unggul daripada pasangan calon nomor urut 01 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Respons berbeda muncul dari kedua kubu.

Deklarasi klaim kemenangan tak hanya satu kali. Prabowo melakukannya hingga tiga kali.

Setelah klaim pertama, pada Rabu (17/4/2019) malam, ia kembali mendeklarasikan kemenangan yang diikuti dengan sujud syukur. Dua kali deklarasi klaim kemenangan ini, Prabowo tak didampingi Sandiaga Uno yang dikabarkan sakit.

"Ini kemenangan bagi rakyat Indonesia. Saya akan jadi presiden seluruh rakyat Indonesia. Bagi saudara-saudara yang membela 01 (Jokowi-Ma'ruf), tetap kau akan saya bela. Saya akan dan sudah menjadi presidennya seluruh rakyat Indonesia," kata Prabowo, di kediamannya di Jalan Kertanegara, Rabu malam.

Saat mengklaim kemenangan untuk ketiga kalinya, Kamis (18/4/2019), Prabowo didampingi Sandiaga yang tak mengucapkan sepatah kata pun soal deklarasi itu.

Respons Jokowi

Sikap berbeda ditunjukkan pasangan Jokowi-Ma'ruf. Meski unggul berdasarkan hitung cepat, Jokowi tak melakukan klaim kemenangan.

Saat itu, Jokowi mengajak masyarakat untuk menunggu hasil penghitungan dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Dari indikasi exit poll dan quick count sudah kita lihat semua. Tapi kita bersabar menunggu penghitungan dari KPU secara resmi," ujar Jokowi di Djakarta Theater, Jalan Wahid Hasyim, Rabu.

Selanjutnya, Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf juga mengklaim kemenangan.

Wakil Ketua TKN Moeldoko mengatakan, klaim ini dilakukan untuk memberi keyakinan pada pendukung.

"Untuk itu, TKN malam ini membuat sebuah pernyataan, itu kira-kira urgensinya. Ya (Jokowi-Ma'ruf) sebagai calon tidak boleh (menyatakan klaim kemenangan), tapi kami adalah sebuah organisasi yang dibentuk untuk memenangkan. Hak kami untuk mengumumkan," kata Moeldoko.

Sudahi klaim-klaim itu...

Klaim-klaim kemenangan ini menjadi pembicaraan di tengah masyarakat. Topik di media sosial isinya membahas seputar itu.

Padahal, belum ada pasangan calon yang benar-benar menang sampai hasil penghitungan KPU selesai dilakukan.

KPU memiliki waktu hingga satu bulan ke depan untuk menyelesaikan penghitungan di lebih dari 800.000 tempat pemungutan suara (TPS) di Indonesia.

Oleh karena itu, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pramono Ubaid Tanthowi meminta peserta pemilu menyudahi klaim kemenangan hasil pemilu.

"Sudahlah, klaim-klaim (kemenangan) dari masing-masing pihak itu disudahi. Silakan menunggu proses penghitungan yang dilakukan KPU," kata Pramono di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (19/4/2019).

Proses penghitungan dan rekapitulasi ini sebaiknya dikawal.

Pramono mengingatkan, KPU sudah menyediakan publikasi proses hitung dan rekapitulasi suara lewat Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) di laman pemilu2019.kpu.go.id.

Namun, Situng hanya referensi untuk memantau proses penghitungan.

Sementara itu, penghitungan dan rekapitulasi suara yang akan ditetapkan KPU dilakukan secara berjenjang, dari tingkat daerah hingga ke pusat.

"Dan itu yang nanti akan kami kerjakan bersama-sama dengan semua partai politik dan semua tim pasangan calon presiden wakil presiden. Kita kawal bersama-sama proses penghitungan itu," ujar Pramono.

Jangan gaduh

Mantan komisioner KPU, Hadar Nafis Gumay, mengatakan, klaim kemenangan ini telah menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat.

Hal ini berpotensi memecah masyarakat sehingga menimbulkan konflik.

"Berhentilah menyatakan kami adalah pemenangnya. Mari hormati penerapan peraturan perundangan yang adalah kepastian hukum," kata anggota koalisi itu, Hadar Nafis Gumay, dalam pernyataan pers di Gedung PP Muhammadiyah, Jakarta, Minggu (21/4/2019).

Sebab, proses penghitungan masih berlangsung.

Hadar menilai, deklarasi kemenangan ini justru mendeligitimasi proses yang sedang dilaksanakan KPU.

Jika hasil hitung KPU berbeda, secara tidak langsung pendukung calon presiden akan merasa penghitungan yang dilakukan KPU tidak benar.

Akibatnya, pendukung salah satu pihak akan merasa tidak puas dan menimbulkan suasana tidak kondusif.

Alih-alih membuat klaim kemenangan, elite politik diminta menunjukkan penghargaan atas partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum.

"Jangan hanya menggunakan pemilu untuk merebut kekuasaan, tetapi bagaimana menghargai partisipasi rakyat, menghargai nilai kejujuran dan taat hukum," ujar Titi.

Menurut Titi, tingkat partisipasi publik dalam pemilu cukup tinggi pada Pemilu 2019.

Pemilu kali ini juga melibatkan banyak petugas pemungutan suara yang bekerja tanpa henti selama berhari-hari.

Bahkan, tidak sedikit yang kelelahan dan meninggal dunia saat bertugas mengamankan surat suara dan melakukan rekapitulasi.

Ketua Umum Pemuda Muhammadiyah Sunanto mengatakan, saat ini yang perlu dilakukan adalah menjaga situasi kondusif.

Menurut dia, hal ini salah satu tugas elite politik untuk menjaga persatuan di masyarakat.

"Elite politik jangan melontarkan pernyataan yang spekulatif, provokatif yang bisa membelah sesama warga masyarakat," ujar Sunanto.