Salin Artikel

TKN Instruksikan TKD dan Relawan Kawal Kemungkinan Pemilu Susulan di 1.696 TPS

Instruksi ini disampaikan melalui surat yang dikirimkan ke Tim Kampanye Daerah Kabupaten/Kota hingga relawan.

Dalam surat itu, Erick menginstruksikan TKD kabupaten/kota se-Indonesia dan luar negeri hingga relawan untuk mengawal kemungkinan dilakukannya pemungutan suara susulan dan pemungutan ulang di 1.696 TPS.

Surat tersebut dibenarkan oleh Wakil Ketua TKN Johnny G Plate.

Menurut dia, surat itu untuk mengantisipasi jika terjadi pemilu susulan, maka TKD harus siap mengawal TPS.

"Kami mengantisipasi supaya jika dilakukan pemilihan suara ulang PSU maka kita siap," kata Johnny saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/4/2019).

Johnny mengatakan, instruksi itu juga untuk mengingatkan TKD dan relawan memastikan TPS di sekitar mereka apakah akan ada pemilu susulan serta mengawal perhitungan suara.

"Apakah dia menjadi PSU (pemungutan syara ulang). Kalau PSU menyiapkan supaya berjalan baik kalau kita tidak PSU maka perhitungan dan rekapitulasi tetap dikawal," ujar dia.

Surat instruksi pasca-pemilu itu ditandai oleh Ketua TKN Erick Thohir dan Sekretaris TKN Hasto Kristiyanto.

Surat tersebut memiliki beberapa poin penting yang ditujukan kepada TKD kabupaten/kota dan luar negeri serta relawan.

Berikut poin-poin suratnya:

1. Seluruh Tim Kampanye Koalisi Indonesia Kerja, Relawan dan Simpatisan untuk tetap menjaga soliditas. Kondusivitas dan tidak terprovokasi terhadap hal-hal yang akan merugikan rakyat Indonesia.

2. Jaga dan kawal Form C1 dan C1 Plano perolehan suara Jokowi Ma‘ruf Amin mulai dari TPS, Kelurahan, Kecamatan, KPUD Kab Kota, KPUD Provinsi/ PPLN hingga penetapan oleh KPU.

3. Berdasarkan temuan Bawaslu R1 pada Pemilu Tahun 2019 adanya potensi 1.534 TPS Pemilu Susulan di 6 (enam) provinsi dan 162 TPS PSU (Pemungutan Suara Ulang) tersebar di 17 (tujuh belas) provinsi.

4. Terhadap 3 butir di atas, Kepada Tim Kampanye Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota se Indonesia bersama Partai Politik Koalisi ditingkatannya, Relawan dan Simpatisan untuk mengawal pencoblosan dan penghitungan suara di 1.696 TPS.

5. Mengirimkan foto-foto C1 dan melaporkan jika terjadi kecurangan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/19/11145791/tkn-instruksikan-tkd-dan-relawan-kawal-kemungkinan-pemilu-susulan-di-1696

Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke