Salin Artikel

Golkar Sebut Klaim Kemenangan Prabowo Berpotensi Munculkan Ketegangan Publik

Ia mengatakan, semestinya Prabowo menunggu hasil resmi rekapitulasi suara dari Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Klaim kemenangan itu berpotensi mendorong pendukungnya untuk tidak siap menerima kekalahan dalam Pilpres ini yang sudah berjalan dengan baik, aman dan lancar. Ketidaksiapan menerima kekalahan pada akhirnya dapat melahirkan ketegangan dalam masyarakat," kata Ace melalui pesan singkat, Kamis (18/4/2019).

Ia juga mengatakan, Ketua Umum Partai Gerindra itu tak pernah membuka secara detail proses hitung cepat yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ace menyatakan, semestinya Prabowo membuka proses hitung cepat BPN kepada publik secara transparan untuk meyakinkan publik atas klaim kemenangannya.

"Klaim kemenangan Prabowo berdasarkan hitung cepat internalnya jelas merupakan langkah yang mencederai akal sehat. Jika memang hitung cepat internal mereka dapat dipercaya, seharusnya mereka berani untuk menyampaikannya ke publik. Bukan menutup-nutupinya," lanjut Ace.

Prabowo sebelumnya mengklaim kemenangan ada di pihaknya sejak Rabu (17/4/2019) sore. Saat itu, Prabowo menyatakan tak percaya dengan hasil survei lembaga lain yang dianggapnya tengah menggiring opini.

Prabowo berpegangan kepada data exit poll dan quick count internal yang dimilikinya. Saat pertama kali merespons hasil survei, Ketua Umum Partai Gerindra itu menyebutkan data yang masuk ke pihaknya berasal dari 5.000 tempat pemungutan suara (TPS).

"Hasil exit poll di 5.000 TPS menunjukkan kita menang 55,4 persen, dan hasil quick count tadi saya sebut kita menang 52,2 persen," ujar Prabowo dalam jumpa pers tanpa kehadiran Sandiaga Uno di Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Kamis sekitar pukul 17.00.

Prabowo pada malam harinya, yang lagi-lagi tanpa didampingi Sandiaga juga kembali meneguhkan kemenangannya dalam jumpa pers. Dia bahkan mengklaim menang 62 persen berdasarkan data internal timnya.

Saat itu, Prabowo menuturkan bahwa sudah 320.000 TPS yang masuk atau sekitar 40 persen.

Klaim Prabowo ini berbanding terbalik dengan hasil survei delapan lembaga yang menggelar quick count atau hitung cepat. Publikasi hasil quick count delapan lembaga ini disiarkan banyak media massa.

Hingga malam hari, delapan lembaga itu telah memasukkan lebih dari 90 persen TPS yang dijadikan sampel. Hasilnya, semua hitung cepat menunjukkan keunggulan bagi kubu Jokowi-Ma'ruf.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/18/11592241/golkar-sebut-klaim-kemenangan-prabowo-berpotensi-munculkan-ketegangan-publik

Terkini Lainnya

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke