Salin Artikel

Habibie: Siapa Pun Pemimpin Terpilih, 100 Persen Harus Pro Rakyat

Ia berharap, siapapun yang terpilih benar-benar mementingkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

"Saya pesan siapa pun yang nanti dipilih, siapapun, dia adalah pimpinan kita. Tinggal yang bersangkutan (pemimpin yang terpilih) harus 100 persen pro rakyat. Tidak hanya memihak hanya pada yang memilihnya, tidak," ujar Habibie di Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan, Rabu (17/4/2019).

Menurut dia, baik presiden, wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD, hingga anggota DPRD harus berkonsilidasi dan bersama-sama membuat kebijakan yang sesuai untuk menyelesaikan pembangunan nasional.

Kebijakan-kebijakan itu, lanjut Habibie, juga harus dilakukan dengan transparan tanpa menciderai kepercayaan rakyat.

"Soalnya yang siapapun yang dipilih dia tentu harus memahami bahwa apa yang pernah dia janji kepada rakyat dia harus beri perhatian penuh. Tapi belum tentu dia bisa melaksanakan kan, karena yang tau hanya Tuhan. Jadi itu jelas, untuk hal itu mereka harus berkonsilidasi," paparnya.

Ia juga berpesan agar seluruh rakyat Indonesia tetap bergandengan tangan demi Indonesia yang lebih baik.

Menurut dia, setelah proses Pemilu usai, tak ada gunanya lagi terlibat perdebatan yang dapat memecah belah bangsa.

"Kita yakin mereka akan buat kebijakan, bersama-sama dan menyusun bersama dan nanti dengan partainya juga dan semua, dan nanti kita sekarang jangan menghilangkan waktu untuk berdebat," kata dia.

Habibie mencoblos di TPS 10, Kelurahan Kuningan Timur, Jakarta Selatan sekitar pukul 09.15.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek juga menggunakan hak suaranya di TPS yang sama.

Adapun pada pesta demokrasi lima tahunan ini masyarakat Indonesia akan diberi kesempatan memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR-RI, anggota DPRD Provinsi, anggota DPRD Kabupaten atau Kota, dan anggta DPD.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/17/10203451/habibie-siapa-pun-pemimpin-terpilih-100-persen-harus-pro-rakyat

Terkini Lainnya

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

BNPT: Indonesia Berkomitmen Tindak Lanjuti Resolusi Penanganan Anak yang Terasosiasi Kelompok Teroris

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke