Salin Artikel

Setelah Infrastruktur, Jokowi Ingin Dana Desa Juga Digunakan untuk Pengembangan SDM

Saat ini, dana desa baru digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

"Ke depan mulai sedikit digeser ke hal yang berkaitan dgn ekonomi dan inovasi. Kalau ada produk-produk di desa, produk lokal yang memiliki keunggulan di situ, distudikan agar jadi produk berkualitas dan memiliki daya saing," ujar Jokowi ketika memberi pengarahan untuk kepala desa dalam acara silaturahim nasional "Bersatu Desa Maju", di Stadion Tennis Indoor, Senayan, Jakarta, Rabu (10/4/2019).

Jokowi mengatakan, produk-produk dari desa sebenarnya tidak kalah dibandingkan produk yang telah dipasarkan secara nasional.

Namun, terkadang kemasan dan mereknya belum dibuat menarik. Dia ingin produk lokal yang berkualitas didorong dengan dana desa agar terangkat ke tingkat nasional.

"Ini ke depan mulai dipikirkan ke arah situ. Produk-produknya banyak sekali, produk di desa punya keunggulan tapi enggak bisa diangkat karena urusan-urusan kecil tadi. Kemasan kurang baik, label namanya, ya hal-hal kecil seperti itu. Bukan karena barangnya," ujar dia.

Setelah hal kecil itu teratasi, kata Jokowi, masyarakat desa bisa memanfaatkan situs jual beli online untuk memasarkan barang mereka.

Adapun, sampai tahun 2019, Jokowi mengatakan pemerintah sudah mengucurkan dana desa sebesar Rp 257 triliun.

Selama empat tahun, dana desa telah digunakan untuk membangun infrastruktur di desa, di antaranya 191.000 kilometer jalan di desa, 58.000 unit irigasi, dan lainnya.

Jokowi berjanji alokasi dana desa akan semakin ditingkatkan pada tahun mendatang.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/10/19443901/setelah-infrastruktur-jokowi-ingin-dana-desa-juga-digunakan-untuk

Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke