Salin Artikel

Ketua KPU: Siapa yang Curi Suara? Enggak Bisa Suara Dicuri

Ia mengatakan, mekanisme rekapitulasi pada pemilu kali ini menyulitkan terjadinya pencurian suara.

Hal itu disampaikan Arief menanggapi pernyataan capres nomor urut 02 Prabowo Subianto yang menyatakan ada potensi suara dicuri.

"Siapa yang nyuri? Enggak, enggak bisa suaranya dicuri," kata Arief saat ditemui di Hotel Sari Pacific, Jakarta, Sabtu (6/4/2019).

Ia mengatakan, KPU telah mempersiapkan mekanisme pencegahan pencurian suara. Dengan demikian, lanjut Arief, pencurian suara akan langsung diketahui.

Selain itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) juga mengawasi kinerja KPU di daerah hingga pusat. Bawaslu memiliki sistem pengawasan yang ketat dalam proses rekapitulasi suara.

"Saya ingin ingatkan ya, dengan mekanisme yang dibangun oleh KPU sekarang, kalau ada yang nyuri, akan ketahuan. Dan kemudian Bawaslu juga bisa memberi rekomendasi untuk koreksi kalau memang ada kesalahan," lanjut Arief.

Sebelumnya, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya menargetkan selisih perolehan suara di atas 25 persen dari pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin.

Sebab, kata Prabowo, ada potensi perolehan suaranya dicuri sekitar belasan persen.

"Kita harus menang dengan angka yang sangat besar. Kita harus menang dengan selisih di atas 25 persen karena potensi dicuri sekian belas persen," kata Prabowo saat berpidato di acara silaturahim Gerakan Elaborasi Rektor, Akademisi Alumni, dan Aktivis Kampus Indonesia di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Jumat (5/4/2019) malam.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/06/15032891/ketua-kpu-siapa-yang-curi-suara-enggak-bisa-suara-dicuri

Terkini Lainnya

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

KPK Sita Rumah Mewah yang Dibeli Anak Buah SYL di Parepare

Nasional
PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

PDI-P Anggap Wajar Jokowi Bertemu dengan Puan

Nasional
MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

MK: Anwar Usman Tetap Adili Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya di PTUN

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep 'Link and Match'

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Singgung soal Konsep "Link and Match"

Nasional
MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

MK Didesak Larang Anwar Usman Putus Sengketa Pileg yang Libatkan Saksi Ahlinya

Nasional
Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Try Sutrisno Peringatkan Prabowo Jangan Ceroboh Tambah Kementerian

Nasional
Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Kakak SYL Disebut Dapat Duit Rp 10 Juta Per Bulan dari Kementan

Nasional
PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

PDI-P Tak Bakal Cawe-cawe dalam Penyusunan Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Saksi Sebut Pedangdut Nayunda Nabila Dititip Kerja di Kementan jadi Asisten Anak SYL

Nasional
Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Gerindra: Revisi UU Kementerian Negara Akan Jadi Acuan Prabowo Susun Kabinet

Nasional
9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

9,9 Juta Gen Z Tak Bekerja, Imam Prasodjo Dorong Pelibatan Unit Kerja Kreatif

Nasional
Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Cegah Jual Beli Suara, Perludem Minta MK Lanjutkan Sengketa PPP-Partai Garuda ke Pembuktian

Nasional
Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Minta Pejabat Kementan Beli Mikrofon Rp 25 Juta, SYL: Saya Pinjam Dek

Nasional
Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Zulhas Sebut Para Mendag APEC 2024 Sepakat Dorong Digitalisasi dalam Perdagangan di Era Modern

Nasional
Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke