KPU Kembali Jadi Sasaran Hoaks, Kali Ini soal "Settingan Server"

Kabar tersebut beredar melalui video yang viral di Facebook, Twitter, hingga Instagram.

Akun Facebook bernama Rahmi Zainuddin Ilyas mengunggah informasi tersebut. Ia menggunggah video yang berjudul "Wow server KPU ternyata sudah Disetting 01 menang 57% tapi Jebol Atas Kebesaran Allah Meskipun Sudah Dipasang 3 Lapis".

Dalam unggahan tersebut disertakan caption, "Astaghfirullah, semua terbongkar atas kebesaran dan kekuasaan serta kehendak Allah semata".

 Muncul juga informasi yang beredar demikian, "Breaking News! Pak Wahyu mantan staf Jokowi di Solo bongkar server KPU di Singapura udah setting kemenangan 01 57%!!!, Jebol salah satu dari 7 servernya. Sebarkan. Viralkan."

KPU langsung membantah kebenaran hal ini.

"Disampaikan seolah-olah sistem KPU sudah di-setting memenangi calon presiden tertentu, sudah di-setting dengan jumlah persentase, itu tidak benar," kata komisioner KPU, Hasyim Asy'ari, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/3/2019).

Tak punya server di luar negeri

KPU membantah bahwa mereka mempunyai server di luar negeri. Server KPU seluruhnya hanya ada di dalam negeri. Server tersebut ditempatkan di sekitar Jakarta, termasuk di kantor KPU.

"Server punya kami tidak ada yang di luar negeri. Semua di dalam negeri, di sekitar Jakarta ya, termasuk di kantor ini. Ada di bawah (kantor KPU) bisa dilihat," kata komisioner KPU, Viryan Azis, di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019).

Server tak bisa setting hasil penghitungan suara

KPU membantah bahwa penghitungan suara dilakukan melalui sistem teknologi informasi.

Sebab, penghitungan suara dilakukan secara manual mulai dari tempat semungutan suara (TPS) hingga tingkat nasional.

"Jadi mulai dari penghitungan suara di TPS, itu kemudian dilakukan dan dituangkan pertama kali dalam formulir C1 besar yang plano itu. Tentang siapa memperoleh suara berapa, partai berapa dapat suara berapa, calon apa dapat suara berapa itu dituangkan di situ," kata Hasyim.

Siapa pun diberi kesempatan untuk mendokumentasikan formulir C1 plano, baik melalui video maupun foto.

Hal ini sebagai bagian dari pengawasan penghitungan suara, bukan hanya oleh saksi atau panitia pengawas pemilu.

Selanjutnya, formulir C1 plano disalin ke formulir C1 yang ukurannya lebih kecil seperti ukuran kuarto.

"Dari sini kemudian dipakai untuk membuat salinan yang akan disampaikan kepada masing-masing saksi kepada panwas TPS," ujar Hasyim.

Hasil catatan formulir tersebutlah yang kemudian akan dipindai (scan) oleh KPU kabupaten/kota untuk kemudian diunggah ke website KPU. Artinya, informasi yang diunggah di website KPU itu sudah diketahui di TPS-TPS.

"Kalau model setting-an kan dia udah setting dulu baru di lapangan (hasil suara) berapa, tidak begitu logika prosesnya. Logika prosesnya adalah hitung dulu di lapangan baru kemudian disampaikan KPU," katanya.

Penghitungan semacam ini bukan kali pertama digunakan. Pada Pemilu 2014 KPU melakukan mekanisme yang sama.

Penghitungan suara dilakukan secara terbuka

Hasyim mengatakan, pihaknya tak mungkin melakukan manipulasi hasil suara pemilu. Manipulasi hasil suara tak bisa dilakukan secara sepihak karena prosesnya sulit.

"Kalau misalkan pihak penyelenggara sendirian yang memanipulasi, itu hampir enggak mungkin. Jadi kalau memang mau manipulasi, harus berjamaah manipulasinya. Bersepakat untuk manipulasi, tapi apakah mungkin? Enggak mungkin," kata Hasyim di kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (4/4/2019).

Manipulasi hasil suara sulit dilakukan karena jumlah partai politik peserta pemilu banyak. Jika ada setengah dari jumlah peserta yang diuntungkan, setengah peserta lain pasti tak mau terima.

Demikian pula dengan dua pasangan capres-cawapres dan calon anggota DPD, DPR, dan DPRD.

"Misalnya yang paling banyak Jawa Barat ada 50 calon, Sulawesi Tenggara ada 49 calon. Saya meyakini enggak mungkin orang kemudian bersepakat dalam arti bermufakat jahat untuk memanipulasi hasil penghitungan suara, itu enggak mungkin," ujar Hasyim.

Pada prinsipnya, kegiatan pemungutan suara dilakukan secara terbuka, tidak tersembunyi, dan melibatkan banyak orang.

Hasyim justru berharap, seluruh pihak, tak hanya penyelenggara pemilu, tetapi masyarakat, pemilih, dan saksi-saksi, memantau pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

"Hal ini untuk menepis tuduhan-tuduhan ini yang sering kali dimunculkan bahwa ada manipulasi sehingga bisa kita cegah bersama-sama kalau ada orang yang berniat untuk melakukan manipulasi hasil penghitungan suara," ujar dia.

Melaporkan ke Bareskrim Polri

KPU resmi melaporkan hoaks setting-an server KPU di Singapura yang disebut memenangkan salah satu pasangan capres-cawapres ke Bareskrim Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (4/4/2019).

Ketua KPU Arief Budiman dan para komisioner, yakni Ilham Saputra, Evi Novida Ginting Manik, Wahyu Setiawan, Pramono Ubaid Tanthowi, Hasyim Asy'ari, dan Viryan Aziz, mendatangi Bareskrim sekitar pukul 19.30 WIB.

"Kami merasa itu (hoaks) mengganggu kepercayaan publik terhadap KPU," ujar Arief setelah melakukan pelaporan.

Ada tiga akun media sosial yang dilaporkan terkait hoaks ini. Tiga akun tersebut teridentifikasi menyampaikan informasi yang tidak benar terkait KPU.

Namun, Arief enggan menjelaskan lebih detail akun media sosial siapa saja yang dilaporkan tersebut. Ia berharap pelaku yang menyebarkan hoaks tersebut bisa ditangkap.

Sementara itu, Direktur Penyidikan Direktorat Tindak Pidana Siber Polri Brigjen (Pol) Rachmad Wibowo menambahkan, hingga saat ini Bareskrim belum bisa memberikan banyak keterangan dan nomor laporan yang diajukan KPU.

"Sudah kami terima. Saya belum bisa memberikan keterangan apa pun karena belum melakukan pemeriksaan," ucap Rachmad.