Salin Artikel

Survei Indikator Tunjukkan Perubahan Suara Pemilih Islam dari Prabowo ke Jokowi

Pergeseran tersebut tampak pada hasil survei Indikator per Maret 2019 yang menunjukkan tingkat keterpilihan pasangan calon nomor urut 01 Joko Widodo-Ma'ruf Amin 50,9 persen, sedangkan paslon nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno 41,6 persen.

"Ada sedikit perubahan ya. Di exit poll kami di Pilpres 2014, pemilih Muslim yang memilih Pak Jokowi itu 48,6 persen dan yang memilih Prabowo 51,4 persen," ujar Burhanudin di kantor Indikator, Jakarta Pusat, Rabu (3/4/2019).

Jika di Pilpres 2014 Prabowo lebih unggul, lanjutnya, kini di Pilpres 2019 Jokowi yang unggul di kalangan pemilih Islam. Ia menjelaskan, Jokowi-Ma'ruf unggul besar di umat Muslim yang berafiliasi dengan organisasi masyarakat Nahdlatul Ulama (NU) dan ormas lain.

Dalam hasil survei, tingkat keterpilihan Jokowi-Ma'ruf di kalangan pemilih NU adalah 62,7 persen, sedangkan Prabowo-Sandiaga 31,9 persen.

"Untuk ormas lain, Jokowi-Ma'ruf unggul 58,3 persen dan Prabowo-Sandi 35,8 persen," kata Burhanudin.

Ia menambahkan, dari Oktober 2018 hingga Maret 2019, basis dukungan Jokowi-Ma'ruf di kalangan pemilih Islam memang cenderung menguat, sementara kelompok undecided voters kian rendah.

"Pemilih Islam di Prabowo-Sandi juga cenderung menguat, tapi kenaikannya landai. Mereka juga kalah unggul dengan pemilih non-Muslim yang 87 persen memilih Jokowi-Ma'ruf. Hanya 8 persen pemilih non-Muslim yang memilih Prabowo-Sandi," paparnya.

Survei ini dilakukan terhadap 1.220 responden dengan metode random sampling. Adapun margin of error sebesar 2,9 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen. Survei ini dibiayai secara mandiri.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/03/23400571/survei-indikator-tunjukkan-perubahan-suara-pemilih-islam-dari-prabowo-ke

Terkini Lainnya

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke