Salin Artikel

Ini Keinginan Ma'ruf Amin jika Menang Pemilihan Presiden 2019

Hal ini disampaikannya merespons pernyataan penutup pada debat keempat oleh dua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto, yang menunjukkan saling apresiasi.

"Bahkan kalau nanti kami istilahnya menang, akan kami rangkul semua, akan kami utuhkan lagi sebagai bangsa. Efek Pilpres akan kita hilangkan sehingga kita bisa bangun bersama-sama," ujar Ma'ruf ketika tiba di Bandara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (1/4/2019).

Ma'ruf mengaku sering menyampaikan pesan semacam itu dalam pidatonya.

Dia mengatakan, Pilpres bukan perang. Pilpres adalah kontestasi untuk mencari pemimpin yang terbaik. Menurut dia, tidak perlu ada permusuhan karena Pilpres.

"Kita memang mencari kemenangan, pasti masing-masing ingin menang. Tetapi tidak boleh mengobarkan permusuhan, perpecahan, perseteruan, karena itu kita tetap bersahabat," ujar Ma'ruf.

Sebelumnya, dalam penutupan debat keempat, baik Jokowi maupun Prabowo saling mengapresiasi. Keduanya menekankan bahwa mereka tetap sahabat meski bersaing dalam Pilpres.

Joko Widodo mengatakan, persahabatannya dengan rivalnya, Prabowo Subianto, tak akan pernah putus meski kini berkompetisi dalam Pemilihan Presiden 2019.

"Sering, ketika sedang naik sepeda, rantainya putus. Tapi percayalah pada saya, Pak Prabowo, rantai persahabatan kita, rantai persahabatan saya dengan Pak Prabowo yakinlah tidak akan pernah putus," kata Jokowi.

Menanggapi itu, Prabowo mengaku bahwa dirinya tetap bersahabat dengan Jokowi.

"Kita pun tidak akan putus persaudaraan kita. Kita berjuang untuk rakyat sama-sama. Biar rakyat yang menentukan yang terbaik untuk bangsa," kata Prabowo.

https://nasional.kompas.com/read/2019/04/01/11204281/ini-keinginan-maruf-amin-jika-menang-pemilihan-presiden-2019

Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke